REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menduga ada lebih dari satu wanita terkait mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di sebuah bank pembangunan daerah. KPK pun merespons peluang pemanggilan penyanyi Aura Kasih setelah memeriksa Ridwan Kamil. "Tentu semua terbuka kemungkinan bagi KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini," ujar Budi. Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2021–2023 dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut. Pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyatakan belum memiliki arahan terkait rencana impor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan perusahaan bergerak mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan regulator. Pada tahap ini, Patra Niaga belum menerima penugasan maupun instruksi terkait impor BBM dari AS. Ia menjelaskan hubungan antara Pertamina Patra Niaga dan SPBU swasta berada pada level yang setara sebagai badan usaha. Perusahaan memastikan kesiapan operasional tetap terjaga sambil menunggu kejelasan arah kebijakan impor BBM dari pemerintah dan holding.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pengusaha pangan yang melanggar harga eceran tertinggi (HET) terancam sanksi pidana hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah telah menetapkan HET untuk beras, minyak goreng, ayam, dan telur. “Khusus untuk beras, minyak goreng, ayam, dan telur, sudah ada HET. Kalau ada yang melewati HET, itu ditindak,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/12/2025). Harga ayam dan telur dinilai stabil setelah dilakukan pengecekan langsung ke peternak, sementara kenaikan cabai disebut masih dalam batas wajar akibat faktor cuaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyinggung rendahnya intelligence quotient (IQ) anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu bukti gagalnya program digitalisasi pendidikan era Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Baca juga: Nadiem Masih Dirawat, Sidang Dakwaan Kasus Chromebook Kembali DitundaBerdasarkan penilaian JPU, peningkatan kualitas SDM juga termasuk program digitalisasi pendidikan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Tetapi, pengadaan laptop berbasis Chromebook ini dikatakan tidak memberikan hasil karena laptop ini tidak bisa digunakan jika tidak ada internet. Baca juga: Kubu Nadiem Siap Bongkar Isi Chat Grup WA soal Pengadaan Laptop di SidangPeningkatan kualitas SDM itu, yaitu pertama adalah melalui digitalisasi pendidikan, termasuk di daerah 3T. “Program digitalisasi pendidikan, kebijakan menteri pada saat itu, terdakwa Nadiem Anwar Makarim itu kebijakannya itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH TAMIANG -- Sejak awal bencana melanda Sumatra, Danone Indonesia hadir mendukung masyarakat terdampak. Komitmen ini bukan sekadar bantuan darurat, tetapi menjalankan nilai-nilai Danone untuk selalu hadir bersama Indonesia secara berkelanjutan. Setelah hadir secara langsung di Tanjung Pura dan di Tapanuli Tengah, Danone Indonesia fokus ke Aceh Tamiang. Selain distribusi ke pengungsian, Danone Indonesia memberikan dukungan langsung kepada RSUD Aceh Tamiang dengan menyalurkan air minum untuk mendukung operasional rumah sakit. Fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar: air bersih, nutrisi anak, dan dukungan pemulihan fasilitas kesehatan.

INFOREDAKSI.COM, - Pemerintah tengah bekerja keras menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang bertujuan menyelesaikan perdebatan terkait penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur resmi kepolisian. Langkah ini diambil sebagai solusi cepat dan tepat agar polemik yang muncul tidak semakin melebar. Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa opsi penyusunan PP dipilih daripada langsung merevisi Undang-Undang Polri. Baca Juga: Tambang di Gunung Tumpang Pitu Kembali Bergolak, Warga Tolak Tambang PT BSI di Petak 56Dengan demikian, penyusunan PP ini diharapkan menjadi landasan hukum yang jelas dan sesuai konstitusi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan aturan yang berlaku tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan menjaga keberlangsungan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- KH Ma'ruf Amin resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI). Dalam surat yang diterima MUIDigital, Kiai Ma'ruf mengungkapkan alasan pengunduran diri sebagai Ketua Wantim MUI karena sudah berusia lanjut dan sudah terlalu lama mengabdi di MUI. "Dengan ini saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI masa bakti 2025-2030 per tanggal surat ini ditandatangani. Hal ini berkaitan dengan usia saya yang sudah lanjut dan sudah terlalu lama pengabdian saya di MUI," tulis Kiai Ma'ruf dalam surat permohonan pengunduran diri sebagai Ketua Wantim MUI. Diungkap dalam surat tersebut, Kiai Ma'ruf mengabdi di MUI mulai dari Anggota Komisi Fatwa hingga menjadi Ketua Umum MUI dan kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI dua periode berturut-turut.

Viral di Facebook video berisi narasi yang mengeklaim mahasiswa Universitas Indonesia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memeriksa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam video itu, mahasiswa menuding Komnas HAM kerap berpihak kepada kelompok kriminal bersenjata dan Organisasi Papua Merdeka yang mereka sebut sebagai musuh negara. Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Bima Surya, mengatakan sosok yang berbicara dalam video tersebut bukan perwakilan mahasiswa maupun BEM UI. Ia juga menegaskan BEM UI tidak pernah menggelar rapat dengar pendapat dengan DPR RI terkait isu Papua. Meskipun video tersebut mendapat sentimen positif di media sosial, masyarakat perlu lebih jeli mengenali konten hasil rekayasa akal imitasi.

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), menghadirkan akses pengajuan klaim di 20 kantor cabang. (Dok.IFG Life)UNTUK memastikan layanan klaim asuransi yang mudah dijangkau oleh pemegang polis, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), menghadirkan akses pengajuan klaim melalui Customer Center dan kantor representatif yang tersebar di 20 kota di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh proses pengajuan klaim IFG Life dilakukan tanpa biaya tambahan apapun. Direktur Operasional IFG Life, Ryan Diastana Firman, menjelaskan bahwa kemudahan akses klaim merupakan wujud nyata komitmen IFG Life dalam memberikan pelayanan kepada para pemegang polisnya. Sejak berdiri hingga November 2025, IFG Life telah membayarkan klaim sebesar Rp23,1 triliun," ujar Ryan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. "Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektar pun di bumi Indonesia," ujarnya dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025" di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, dilansir ANTARA, Senin (22/12/2025). Baca juga: Hashim Djojohadikusumo Tegaskan Indonesia Tak Akan Hapus Penggunaan Energi FosilHashim mengatakan ada aktor yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit. Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit," tuturnya.

Presiden secara terbuka menyatakan kita masih mampu mengatasi bencana tersebut dan belum perlu menerima bantuan luar negeri. Di samping itu, kita harus pula berpegang pada ajaran yang lain bahwa kita sah-sah saja menerima bantuan dari mana pun datangnya, asalkan bantuan tadi haruslah benar-benar bantuan yang tanpa syarat-syarat yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Sebagai rasa terima kasih, Bung Karno mengundang Presiden John F Kennedy untuk berkunjung ke Indonesia, dan untuk itu Bung Karno mendirikan Wisma Tamu yang megah setara dengan hotel berbintang 5 untuk menginap Presiden Kennedy beserta rombongannya. Sayang sebelum Presiden Kennedy berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi undangan sahabatnya, Presiden Sukarno, terjadilah peristiwa Dallas yang membuat John F Kennedy tewas dan batal ke Indonesia. Gunakan bantuan tadi dari mana pun datangnya sesuai dengan kebutuhan absolut (kebutuhan mutlak) dari rakyat yakni ‘Lima P’.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkembangan teknologi pencitraan medis menempatkan media kontras sebagai elemen krusial dalam menunjang akurasi diagnosis sekaligus menjaga keselamatan pasien. Presisi Diagnosis untuk Tenaga MedisSeiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pencitraan diagnostik, media kontras memegang peran penting dalam membantu tenaga medis memperoleh gambaran klinis yang lebih jelas dan akurat. Media kontras dari GE Healthcare yang dibawakan oleh Menarini Indonesia berperan dalam mendukung prosedur intervensi serta proses penentuan diagnosis. Diagnosis Aman dan TerlindungiSelain presisi, aspek perlindungan dan keamanan pasien menjadi perhatian utama dalam pengembangan media kontras. Diskusi mendalam dan presentasi studi kasus dalam forum ini menegaskan bahwa masa depan pencitraan diagnostik bergantung pada keseimbangan antara presisi diagnosis dan perlindungan pasien yang berkelanjutan.

Di balik aktivitas usaha sederhana yang dijalani setiap hari, banyak ibu-ibu prasejahtera memikul peran besar dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, hingga akses pasar yang sempit kerap jadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, para ibu nasabah Mekaar didampingi untuk memahami pengelolaan keuangan sederhana, serta mengenali kebutuhan pasar yang terus berubah. Berdasarkan riset dampak pemberdayaan holding ultramikro terhadap literasi keuangan yang dilakukan BRI Research Institute pada 2023 menunjukkan adanya peningkatan ketahanan keuangan pada mayoritas nasabah Mekaar. Melalui pelatihan literasi keuangan, literasi usaha dan literasi digital, para ibu diperkenalkan pada pencatatan usaha sederhana, penyesuaian produk dengan tren pasar, hingga pemanfaatan kanal digital sebagai sarana pemasaran.

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mengukuhkan komitmennya dengan membayar klaim sebesar Rp23,1 triliun hingga November 2025. Kemudahan Layanan Klaim di 20 KotaIFG Life menghadirkan kantor representatif di berbagai wilayah strategis agar pemegang polis tidak kesulitan mengakses layanan klaim. Pelayanan Klaim Tanpa Biaya TambahanSemua pengajuan klaim di IFG Life dilakukan secara transparan tanpa pungutan biaya tambahan. Fakta Penting Mengenai Layanan Klaim IFG Life:Total klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp23,1 triliun hingga November 2025. Kini, layanan klaim IFG Life lebih mudah dijangkau dan cepat diproses berkat jaringan kantor yang tersebar dan pendampingan profesional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut atau menelusuri sosok pemberi perintah untuk menghapus jejak komunikasi dalam kasus yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK). “KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak tujuh dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif. Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut. KPK mengatakan Ade Kuswara dan HM Kunang merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.