REPUBLIKA.CO.ID, KOTA PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan lanjut usia atau lansia bernama Saudah (68) di Kabupaten Pasaman. "Saya minta penegak hukum bergerak cepat menangkap para pelaku tanpa pandang bulu," kata Vasko Ruseimy di sela pertemuan dengan Kapolda Sumbar Irjen Polisi Gatot Tri Suryanta di Kota Padang, Senin. Vasko mengatakan kasus penganiayaan terhadap perempuan lansia tersebut tidak dapat ditoleransi dan 'kurang ajar' karena menyasar seseorang yang tak berdaya. Pada saat bersamaan, Vasko juga meminta Kapolres Pasaman menindaklanjuti kasus tersebut hingga pelaku ditangkap dan menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Kasus itu berawal dari penganiayaan yang menimpa Saudah di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada Kamis (1/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa diperkirakan bergerak menguat seiring pelaku pasar cenderung mengabaikan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. IHSG dibuka menguat 25,42 poin atau 0,29 persen ke posisi 8.884,62. "Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance 8.730–8.920," ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (6/1/2025). Dari mancanegara, menurut Nico, pelaku pasar cenderung tidak terlalu memedulikan situasi yang tengah terjadi antara AS dan Venezuela, seiring optimisme terhadap pemulihan ekonomi global. Ia menilai harga minyak tidak terlalu bergejolak di tengah konflik tersebut karena cadangan minyak global masih terjaga dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bloomberg Intelligence memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil dengan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,0 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan inflasi berada di level 2,75 persen (yoy) pada 2026. Di sisi lain, pasar obligasi diperkirakan masih menghadapi tekanan lanjutan akibat tingginya kebutuhan penerbitan surat utang serta meningkatnya risiko fiskal. "Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 5,0 persen pada 2025 hingga 2027, dengan probabilitas resesi dalam 12 bulan ke depan hanya sekitar 3 persen," sebut Bloomberg Intelligence dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (5/1/2026). "Kekhawatiran terhadap outlook fiskal mendorong investor global menarik dananya dari pasar obligasi Indonesia," tulis Bloomberg Intelligence. Bloomberg Intelligence juga mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai target Rp 1.905 triliun pada 2025.

Kritik Berujung Teror: Ilusi Demokrasi Reviewed by Zona Satu News This Is Article AboutKritik Berujung Teror: Ilusi Demokrasi Oleh: AriyanaDosen dan Aktivis Muslimah Masih bisakah rakyat bersuara?. Apapun yang disuarakan akan menjadi ancaman bagi kita, kritik terhadap penguasa menjadi ancaman bagi kelompok tertentu. Pelaku teror tentunya orang suruhan yang diminta untuk membungkam suara kebenaran yang disuarakan para influencer, tindakan pengecut tersebut makin menguatakan dugaan dalang dibalik teror tersebut para penguasa rezim. Rezim anti kritik menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter. Kritik yang dilayangkan pada pemerintah melalui influencer sudah mewakali rakyat, namun hal tersebut justru menjadi ancaman bagi para konten kreator.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membuka lelang Surat Utang Negara (SUN) hari ini, Selasa (6/1/2026), dengan target indikatif Rp33 triliun untuk menutup sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Imbal hasil tertinggi sebesar 7,125 persen ditawarkan pada seri FR0106 yang jatuh tempo 15 Agustus 2040 dan seri FR0107 yang jatuh tempo 15 Agustus 2045. Untuk tenor sangat panjang, seri FR0102 jatuh tempo 15 Juli 2054 dan FR0105 jatuh tempo 15 Juli 2064 masing-masing memberikan kupon 6,875 persen. Dengan ketentuan ini, total dana yang bisa diserap dari lelang hari ini berpotensi mencapai Rp49,5 triliun, bergantung pada minat investor. Adapun lelang dilakukan secara terbuka dengan metode harga beragam, di mana investor kompetitif membayar sesuai imbal hasil yang diajukan.

(Dery Ridwansah/JawaPos.com)METROPOLITAN.ID - Kehadiran tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ruang sidang mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menuai perhatian publik. "Perlu dijelaskan bahwa keberadaan tiga orang anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Kehadiran yang bersangkutan semata mata menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi. Menurutnya, penugasan itu merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. TNI Tegaskan Tidak Ikut Campur Proses HukumKapuspen TNI juga menepis anggapan bahwa kehadiran prajurit tersebut berkaitan dengan substansi perkara atau upaya intervensi terhadap jalannya sidang.

(Dery Ridwansah/JawaPos.com)METROPOLITAN.ID - Suasana sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta berlangsung tegang saat tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengajukan permohonan agar kliennya dibebaskan dari tahanan serta mendapatkan pemulihan nama baik. Baca Juga: Fakta-Fakta Kasus Alvi Maulana: Didakwa Pembunuhan Berencana dan Mutilasi Pacarnya"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari tahanan seketika setelah Putusan sela dibacakan. Selain meminta pembebasan, tim hukum juga menuntut pemulihan hak-hak Nadiem Makarim yang dinilai telah tercemar akibat proses hukum yang berjalan. "Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari tahanan seketika setelah Putusan sela dibacakan. Memulihkan hak Terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya," lanjut Ari Yusuf Amir.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyamakan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk seluruh daerah pada 2026. Dalam beleid tersebut, defisit APBD 2026 dibatasi maksimal 2,5 persen dari estimasi pendapatan daerah tahun berjalan. “Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026,” bunyi Pasal 4 PMK 101/2025 dilansir Tempo.co, Selasa, 6 Januari 2026. Baca juga: Pemerintah Aceh Pelajari APBA 2026 Hasil Evaluasi KemendagriPMK 101/2025 juga menurunkan batas kumulatif defisit APBD 2026 menjadi 0,11 persen dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan dalam APBN 2026. Sebagai perbandingan, pada 2025 batas kumulatif defisit APBD masih ditetapkan sebesar 0,20 persen dari proyeksi PDB APBN.

Sarana Multigriya Finansial SMF (DOK/SMF) Sarana Multigriya Finansial (SMFP) telah menyiapkan dana untuk pelunasan pokok, imbal hasil sukuk dan obligasi yang jatuh tempo pada Februari 2026Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri SulistiowatiKONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMFP) menyatakan telah menyiapkan dana untuk pelunasan pokok dan imbal hasil sukuk serta obligasi yang akan jatuh tempo pada Februari 2026. Baca Juga: Hasil Investasi Jasindo Tumbuh 12,3% hingga November 2025"Selain pelunasan pokok, SMFP juga telah menyiapkan dana untuk pembayaran bagi hasil sukuk tersebut sebesar Rp 6,60 miliar," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (6/1/2026). Di samping itu, SMFP juga turut menyiapkan dana untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VIII Tahun 2025 Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 453,67 miliar yang juga akan jatuh tempo pada 24 Februari 2026. Heliantopo menambahkan, dana yang disiapkan untuk pelunasan sukuk dan obligasi tersebut saat ini ditempatkan dalam bentuk deposito.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengoreksi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah menyesuaikan dasar hukum dua agenda rapat serta menambahkan penjelasan pada agenda utama. Penyesuaian dilakukan pada agenda perubahan anggaran dasar perseroan serta pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Manajemen BTN menegaskan koreksi pemanggilan RUPS ini tidak berdampak pada kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan. BTN memastikan tidak terdapat perubahan pada agenda rapat lainnya. Seluruh informasi terkait penyelenggaraan RUPS tetap mengacu pada pemanggilan ulang rapat yang telah diumumkan sebelumnya pada 16 Desember 2025.

REPUBLIKA.CO.ID,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penguatan sistem Coretax. Sebanyak 14.926 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 3.959 SPT dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan. Selanjutnya, tercatat 1.397 SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 7 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Jumlah tersebut terdiri atas 10.489.395 wajib pajak orang pribadi, 819.407 wajib pajak badan, 88.448 wajib pajak instansi pemerintah, dan 221 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). DJP meyakini tren tersebut menunjukkan bahwa Coretax dimanfaatkan secara aktif oleh wajib pajak.

Badai cedera parah menghantam lini pertahanan Manchester City, memaksa juara bertahan Liga Primer Inggris itu bergerak cepat di bursa transfer Januari. Klub asuhan Pep Guardiola kini dilaporkan menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangan kapten Crystal Palace, Marc Guehi, untuk mengatasi krisis yang mendalam. mureks.co.idGuardiola Ungkap Kekhawatiran MendalamPelatih Manchester City, Pep Guardiola, secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi skuadnya. Marc Guehi, bek berusia 25 tahun dengan 26 penampilan bersama timnas Inggris, pun muncul sebagai target utama. Namun, urgensi yang dialami Manchester City mengubah peta persaingan.

Akun Facebook "Gudang Berita" pada Rabu (24/12/2025) mengunggah narasi [arsip] yang menyebut model majalah dewasa Ayu Aulia dilantik jadi Stafsus Tim Kreatif Kementerian Pertahanan RI. narasi dalam unggahan tersebut sebagai berikut :"KOK BISA-BISANYA DJ MODEL MAJALAH DEWASA AYU AULIA DILANTIK JADI STAFSUS TIM KREATIF KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, NEGARA MAKIN ANEH DAN KONYOL, EMANG GA ADA ORANG YANG LEBIH KOMPETEN" Hingga Selasa (06/01/2026) unggahan itu mendapat sekitar 24 ribu tanda suka, menuai sekitar 10 ribu komentar, dan dibagikan ulang sekitar 1,9 ribu kali.

Mantan gelandang Manchester United, Paul Scholes, secara terbuka mengusulkan Thomas Tuchel sebagai kandidat utama pelatih baru Setan Merah. Pemecatan ini terjadi sehari setelah Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Leeds United, yang memperpanjang rentetan hasil mengecewakan Setan Merah. Pelatih berusia 40 tahun itu mencatatkan rasio kemenangan terendah, yakni 31,9%, dibandingkan manajer-manajer Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Tuchel sebagai Pengganti IdealMelihat situasi tersebut, Scholes langsung menunjuk Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, sebagai pengganti yang paling realistis. “Saya pikir Manchester United harus mengincar Thomas Tuchel sebagai pengganti tetap,” lanjut Scholes.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai(MI/Usman Iskandar)MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal ikut mengurusi berbagai persoalan HAM yang dialami Venezuela. “Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/1). Ia menegaskan, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memang telah diniatkan sejak awal pembentukan kementerian tersebut. Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026. Apabila ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk memimpin jalannya sidang dan seluruh proses internal Dewan HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai prinsip-prinsip multilateralisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.