ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Tessa Mahardika Sugiarto sebagai Juru Bicara (Jubir) definitif menggantikan Ali Fikri. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan bahwa sebelumnya posisi Jubir diisi oleh Ali Fikri sebagai Pelaksana Harian (Plh), yang saat ini masih menjabat sebagai Kabag Pemberitaan KPK. Ia mengatakan bahwa Jabatan Ali Fikri adalah Kabag Pemberitaan, tetapi selama ini juga menjabat sebagai Plh. Ali Fikri telah menjabat sebagai Plt Juru Bicara KPK sejak 2022, menggantikan Febri Diansyah saat itu. Tessa Mahardika Sugiarto merupakan penyidik, sebelumnya juga telah mengikuti seleksi untuk posisi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK.

IklanTEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem bakal mengusung putra presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie sebagai calon gubernur atau wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Barat. "Kami juga mempunyai keyakinan sepenuhnya bahwa kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas Ilham Habibie cukup mumpuni untuk memimpin Jawa Barat," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Surya mengatakan siapa yang menyangka jika Ilham Habibie selama ini hanya dipandang sebagai seorang saintis saja, ilmuwan yang duduk diam, tetapi tertarik untuk bisa bertarung pada suatu pilkada. Adapun Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saat Mustopa menargetkan Ilham bisa maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat untuk Pilkada 2024. Menanggapi surat rekomendasi yang diberikan untuknya di Pilkada Jawa Barat, Ilham Habibie mengatakan, proses diskusi dengan NasDem membutuhkan waktu sekitar 3 minggu.

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) pernah menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Kaesang Pangarep ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024. “Itu kan versi cerita pak Zulhas kan, sudah denger versi cerita saya belum?” tanya balik Kaesang. Berdasarkan catatan Tempo, Zulhas mengatakan, ia sempat bertanya kepada Jokowi usai rapat, bagaimana jika Kaesang maju ke pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Kata Zulhas, Jokowi tak berharap jika Kaesang maju menjadi pemimpin Jakarta. “Waduh, jangan Pak Zul,’ kira-kira begitu,” ujar Zulhas menirukan jawaban Jokowi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6/2024), seperti dikutip dari Tempo.

REJABAR.CO.ID, BANDUNG---Perumda Tirtawening mulai mengganti pipa PDAM yang pecah di RT 01 RW 05 Jalan Maleer, Kota Bandung, Jumat (7/6/2024). Seperti diketahui, pipa PDAM tersebut pecah mengakibatkan air menyembur keluar ke pemukiman warga dan dua rumah mengalami kerusakan berat. Ia mengatakan pihaknya akan mengganti satu batang pipa berukuran enam meter dengan diameter 90 sentimeter. Terkait penyebab pipa pecah, ia mengaku belum dapat menyimpulkan hal tersebut. Pihaknya pun akan memastikan penyebab pasti pipa pecah.

REJABAR.CO.ID, BANDUNG---- Media Survei Nasional (Median) baru saja merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas kandidat dalam Pilwalkot Bandung 2024. Menurut Direktur Riset Median, Ade Irfan, hasil survei Median menunjukkan dinamika politik Pilwalkot Bandung yang masih cair. Dengan hasil yang masih terbuka ini, persaingan di Pilwalkot Bandung 2024 diprediksi akan semakin menarik dan dinamis menjelang hari pemilihan. "Hasil survei menunjukkan bahwa kontestasi di Pilkada Kota Bandung masih sangat terbuka, karena belum ada kandidat yang mendominasi," katanya. Hasil survei, menunjukkan bahwa ada tiga kandidat terkuat yang berpeluang besar untuk memenangkan Pilwalkot Bandung.

RAKYAT NEWS, BONE – Ketua KPU Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Yusran Tajuddin buka suara terkait dugaan penggelembungan suara xalon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2024. Pada saat tingkat rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi kami tidak memiliki kendala terkait persoalan penggelembungan,” ujar Yusran, dikutip dari detiksulsel, Kamis (6/6/2024). Dia mengatakan, KPU Bone tidak memiliki Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku, menghargai proses yang telah berjalan dan sudah menjalani pemeriksaan di KPU Sulsel dan Bawaslu Bone. Dia mengatakan jika ada pihak yang dirugikan silakan dibuktikan.

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan agar memberikan izin ormas untuk mengelola tambang. “Presiden menyampaikan ini jangan hanya perusahaan gede atau oleh investor besar. Karena dalam perjalanan dinas Presiden menerima aspirasi tentang bagaimana Ormas Keagamaan diperankan bukan hanya objek, atas dasar aspirasi itu pemerintah carikan jalan sesuai dengan aturan,” ungkap Bahlil, mengutip CNBCIndonesia.com. Bahlil menekankan, bahwa pemberian Ormas Keagamaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). PP Ini akomodir pemberian IUP kepada Ormas yang punya Badan Usaha agar mereka punya hak,” ungkap Bahlil.

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menganggap memberikan izin tambang bagi ormas keagamaan akan berisiko timbulnya konflik agraria dengan masyarakat dan mempertajam ketimpangan sosial..Pihaknya lalu mengutip data Komite Pembaruan Agraria (KPA) yang menemukan sepanjang 2023 telah ada 32 letusan konflik agraria terkait tambang di 127.525 hektar lahan dengan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang. PMKRI juga menolak jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah setelah masuk dalam daftar salah satu organisasi keagamaan yang mendapatkan izin pertambangan. “Tidak ada pembicaraan soal penawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang dengan PMKRI selama ini. Kalau pun ada penawaran, PMKRI pasti menolak,” kata Tri. “Kami tidak mau independensi PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan usaha tambang.

“Kan sudah saya sampaikan, tunggu kejutannya nanti pada bulan Agustus,” ujar Kaesang di Kantor PSI, Jakarta, Jumat. Ia mengatakan akan ada kejutan tentang maju atau tidak dirinya pada Pilkada Jakarta 2024. Selain menyandingkan Budisatrio dengan Kaesang, Dasco juga sempat mengunggah foto Budisatrio dengan pesohor Raffi Ahmad sebagaimana format foto pasangan calon peserta pilkada atau pemilu di Instagram pribadinya. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;7.

IklanMasyarakat DKI Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan SMP dan SMA/SMK di sekolah swasta secara gratis bisa melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Bersama. Program ini hanya difasilitasi untuk calon pendaftar yang berdomisili di DKI Jakarta dan mereka dapat memilih sekolah swasta yang terdaftar di PPDB Bersama sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. PPDB Bersama dalam teknis penyelenggaraannya hampir sama dengan PPDB DKI pada umumnya. Program ini memungkinkan calon peserta didik untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta secara gratis ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "PPDB Bersama bagian dari PPDB yang dilaksanakan Disdik DKI Jakarta, bertujuan untuk memperluas daya tampung di SMP, SMA dan SMK," kata Kepala Bidang SMA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas, dikutip dari saluran YouTube resmi DKI Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

IklanKebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ditentang pengusaha dan buruh. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) kompak menolak Tapera lantaran dinilai tumpang-tindih dengan program penyediaan rumah lainnya yang dibuat pemerintah. Kamis siang, 6 Juni 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berdemo menolak penarikan iuran Tapera di area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, mengatakan pemerintah semestinya menentukan lebih dulu jenis program Tapera, apakah termasuk jaminan sosial, tabungan sosial, atau bantuan sosial. Karena itu, dia menilai tidak boleh ada subsidi penggunaan dana antar-peserta, seperti halnya tabungan sosial dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kedatangan petugas LPSK itu setelah Suroto memberikan kesaksian di sejumlah media, kemarin, mengenai kronologis saat dirinya menemukan dan menolong Vina dan Eky. ‘’(Petugas LPSK mengatakan) takutnya Bapak (Suroto) nanti diintimidasi atau diteror,’’ kata Suroto, menirukan ucapan petugas LPSK tersebut. Suroto mengatakan, keputusannya untuk menerima tawaran perlindungan dari LPSK itu karena kasus pembunuhan Vina – Eky merupakan kasus yang besar. Apakah saya sebagai saksi Vina ini nantinya diterima oleh kedua belah pihak, yang tidak senang muapun yang senang. ‘’(Petugas LPSK mengatakan) bilamana ada hal-hal yang tidak mengenakkan, ada orang yang meneror, mengancam, silakan langsung hubungi kami,’’ kata Suroto mengulang ucapan petugas LPSK.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa tambang yang akan dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, akan dikerjakan oleh kontraktor profesional. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari formula untuk memastikan kontraktor yang mengelola izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan memiliki kapabilitas tinggi dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. "Nanti kami cari formulasi kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA. Bahlil menjelaskan bahwa ormas yang telah menerima IUPK tidak diperbolehkan memindahtangankan izin tambang tersebut kepada pihak lain sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara. Ini sangat ketat, tidak gampang sebab IUP ini dipegang oleh koperasi organisasi kemasyarakatan itu, dan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun," jelas Bahlil.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Tunas, Dodot Tri Widodo mengatakan, di rumah pemotongan hewan (RPH) Kota Malang sendiri tercatat ada sebanyak 13 juleha yang telah tersertifikasi. Baca Juga : Permintaan Besek untuk Daging Kurban Meningkat, Perajin di Jombang KewalahanSelain Juleha yang biasa bertugas di RPH Kota Malang, dalam moment Hari Raya Idul Adha nanti, Perumda Tunas juga akan melibatkan sejumlah Juleha dari kelompok masyarakat. Ada dari juleha Malang Raya, Juleha Kota Malang ada Juleha dari temen temen kelompok lain juga ada (masyarakat)," jelas Dodot. Dodot mengatakan, ketersediaan Juleha juga menjadi salah satu hal yang harus disiapkan saat moment Hari Raya Idul Adha. Sedangkan pada saat Hari Raya Idul Adha mendatang, dirinya memperkirakan bahwa jumlahnya meningkat hingga 4 kali lipat.

Tessa Mahardika Sugiarto kini menggantikan Ali Fikri sebagai juru bicara sementara. Informasi ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. "Iya benar (pergantian juru bicara), beliau itu (Ali Fikri) Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh," kata Johanis Tanak saat dikonfirmasi pada Jumat (7/5), dikutip dari Jawapos.com. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberi kesempatan kepada pegawai lainnya untuk menjadi juru bicara. Tessa Mahardika, penyidik senior KPK yang berlatar belakang Polri, kini menjabat sebagai juru bicara sementara.