Baca juga : Trump Tarik Puluhan Diplomat Karier, AFSA: Bukan Praktik NormalSeluruh pejabat yang terdampak merupakan diplomat karier dari Dinas Luar Negeri AS. Serikat pekerja yang mewakili diplomat karier menyatakan bahwa penarikan secara massal ini belum pernah terjadi terhadap diplomat karier yang menjabat sebagai duta besar atau kepala misi. Terdapat dua kategori duta besar, yakni diplomat karier dan pejabat yang ditunjuk secara politis. Namun, kebiasaan itu tidak berlaku bagi diplomat karier yang secara tradisional tetap menjalankan tugasnya bahkan ketika terjadi pergantian pemerintahan. Penarikan massal ini diperkirakan akan semakin menekan moral para diplomat karier yang saat ini bekerja di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

(Al Jazeera)PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump secara mendadak menarik kembali hampir 30 duta besar karier Amerika Serikat dari berbagai kedutaan besar di seluruh dunia. Dalam beberapa hari terakhir, Departemen Luar Negeri telah memberi tahu para duta besar bahwa mereka harus kembali ke Washington. Baca juga : Trump Tarik Pulang 30 Dubes AS, Strategis atau "Pembersihan" Diplomat? Negara-negara tersebut termasuk Rwanda, Mesir, dan Armenia, tempat Washington selama ini berusaha mempertahankan proses perdamaian yang rapuh dengan dukungan Trump. Pada 18 Desember, Senat mengonfirmasi sejumlah besar kandidat pilihan Trump, termasuk duta besar untuk Spanyol, Afrika Selatan, Bangladesh, Latvia, Rumania, dan Peru.

(Al Jazeera)PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik kembali lebih dari dua lusin diplomat karier dari posisi duta besar dan jabatan senior lain di berbagai negara. Seorang sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan bahwa dalam sebulan ke depan pemerintah akan menarik puluhan diplomat karier dari pos luar negeri, menandai perombakan terbaru di Departemen Luar Negeri AS. Lebih dari dua lusin diplomat senior menerima pemberitahuan untuk meninggalkan jabatannya dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, diplomat karier umumnya tetap diizinkan melanjutkan tugas mereka. AFSA mengecam langkah tersebut dan menyebutnya mengirimkan sinyal yang menakutkan kepada diplomat karier bahwa sumpah mereka kepada Konstitusi dikesampingkan demi loyalitas politik.

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri dinilai tidak bisa diselesaikan dengan menambah stimulus fiskal. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut penyebab utama PHK berasal dari lemahnya permintaan serta terbatasnya akses modal kerja yang dihadapi dunia usaha. Ia menjelaskan, penambahan stimulus tidak akan banyak membantu jika pasar belum sepenuhnya pulih. “Industri tekstil ini masih jadi kontributor utama PHK, kita sudah hampir 80 ribu orang PHK di 2025 ini,” ujarnya. Menurut Indah, pembenahan implementasi JKP dan penguatan akses modal kerja bagi industri dinilai lebih mendesak dibandingkan penambahan stimulus fiskal baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api untuk merayakan Tahun Baru 2026 pada Rabu (31/12) malam. Kapolri menyerahkan teknis terkait razia dan sanksi perayaan kembang api tahun baru kepada kepolisian daerah (Polda) masing-masing wilayah. “Yang jelas dari Mabes, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa. Di antaranya seperti mendoakan masyarakat terdampak bencana Sumatera.

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas di berbagai sektor industri belum akan direspons pemerintah dengan penambahan stimulus fiskal. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai persoalan utama PHK bukan terletak pada minimnya insentif, melainkan lemahnya permintaan pasar dan tersendatnya akses modal kerja bagi pelaku usaha. Menurutnya, penambahan stimulus tidak akan efektif jika dunia usaha belum melihat pemulihan permintaan yang nyata. “Industri tekstil ini masih jadi kontributor utama PHK, kita sudah hampir 80 ribu orang PHK di 2025 ini,” ujarnya. Indah menilai, pembenahan pelaksanaan JKP serta penguatan akses modal kerja bagi industri menjadi langkah yang lebih mendesak dibandingkan menambah stimulus fiskal baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asuransi Jasindo mencatatkan laba bersih Rp133,21 miliar hingga Oktober 2025, tumbuh 246,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan kinerja ini terjadi seiring penguatan tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin. Dalam pengelolaan bisnis, Asuransi Jasindo menerapkan prudent underwriting dan memperketat pemilihan segmen usaha dengan profil risiko terukur. Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyempurnaan sistem pengendalian internal dengan penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi. Dengan fondasi tata kelola yang semakin kuat dan strategi bisnis yang lebih terukur, Asuransi Jasindo optimistis dapat mempertahankan momentum kinerja positif sekaligus memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi umum milik negara yang berdaya saing.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Foto tentara Rusia dengan menggunakan emblem bertuliskan 'Allah' di seragam tempurnya menarik jagat maya. Dalam gambar tersebut, terlihat simbol bertuliskan 'Allah' itu ditempelkan di helm tempur bagian belakang. Tak hanya satu, logo bordir bertuliskan 'Allah' juga dijahit di lengan atas sebelah kanan seragam sang tentara. Dalam konteks Rusia, palu arit merupakan simbol kekuatan Soviet. Lokasi pengambilan foto di Republik Rakyat Donetsk dengan tanggal pengambilan foto pada 28 November 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah perbaikan 89.000 hektare sawah rusak di Aceh sebagai bagian dari pemulihan sektor pertanian pascabencana. “Insyaallah sektor pertanian, mulai sawah yang rusak, kemudian ada kopi, akan kita perbaiki. Selain pemulihan lahan, Mentan mencatat bantuan pangan dan anggaran telah tiba di Aceh. Seiring perbaikan sawah, Kementerian Pertanian juga membahas pengembangan kebun kopi serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemulihan pertanian Aceh dirancang berjalan paralel antara perbaikan lahan, penguatan sarana produksi, dan pengamanan pasokan pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri furnitur. Dana itu nantinya disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Untuk saat ini, Purbaya mengabulkan, usulan tersebut dengan batas anggaran Rp 2 triliun. Kadin Indonesia mencatat peluang ekspor furnitur global bisa mencapai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.038 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah membuat keputusan terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta telah berkali-kali rapat untuk menentukan besaran UMP 2026. Dalam kesempatan itu, Pramono masih enggan membocorkan besaran UMP Jakarta 2026 yang sudah diputuskan. Ia menjelaskan, pihaknya tetap berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP Jakarta 2026. Artinya, besaran UMP yang diputuskan tidak akan bertentangan dengan regulasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan laju pertumbuhan kredit pada 2025 yang tertahan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni permintaan pembiayaan yang belum kuat serta biaya dana perbankan yang masih tinggi. Sebagai catatan, pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 tercatat 7,74 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79 persen (yoy). BI menilai kondisi ini dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan penghasilan yang belum cukup kuat, sehingga konsumsi berbasis kredit masih tertahan. Sementara dari sisi penawaran (supply side), BI mencermati masih tingginya biaya dana atau cost of loanable funds (CoLF) yang membuat penurunan suku bunga kredit berjalan terbatas. Untuk mendorong penyaluran kredit dan memperkuat transmisi kebijakan, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui dua jalur, yakni jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah seiring pelaku pasar melakukan aksi profit taking (ambil untung) menjelang libur dan cuti bersama Natal 2025. IHSG ditutup melemah 61,05 poin atau 0,71 persen ke posisi 8.584,78. “IHSG bergerak melemah menjelang liburan Natal dan cuti bersama,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus dalam kajiannya di Jakarta, Selasa. Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan. Indeks Shanghai menguat 2,61 poin atau 0,07 persen ke 3.919,97, sedangkan indeks Strait Times naik 27,06 poin atau 0,59 persen ke 4.637,35.

Lebih dari 2.000 paket abon kemasan produksi nasabah PNM dari Serang serta rendang siap saji buatan nasabah PNM Padang dikirimkan ke lebih dari 10 titik distribusi, mulai dari posko pengungsian, dapur umum, hingga rumah-rumah nasabah PNM Mekaar di Aceh Tamiang. Bantuan ini menjadi wujud nyata semangat dari nasabah untuk nasabah, sebuah solidaritas yang tumbuh dari rasa senasib dan kepedulian yang sama. Hal serupa dirasakan Ningsih, nasabah PNM dari Padang yang menjalankan usaha rendang siap saji. “Ketika mendengar ada sesama nasabah PNM yang terdampak banjir dan longsor, kami merasa terpanggil. Dalam upaya membantu pemulihan, kami melibatkan nasabah PNM Mekaar yang memiliki usaha makanan siap saji,’’ katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyoroti tantangan sinkronisasi perizinan minyak dan gas bumi (migas) di lapangan. Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE Edi Karyanto menyampaikan, persoalan itu muncul seiring makin selektifnya perizinan lintas sektor yang harus diselaraskan dalam pengembangan lapangan migas. Ia memaparkan, tantangan perizinan kian terasa seiring pergeseran pengembangan hulu migas ke wilayah frontier. Kondisi tersebut membuat pengembangan lapangan gas baru menjadi kebutuhan mendesak. Sinkronisasi perizinan dan infrastruktur menjadi kunci agar pengembangan gas bumi mampu menopang kebutuhan energi nasional di tengah masa transisi.