Jakarta (Lampost.co) — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji 2024 sebanyak 20 ribu orang kepada haji plus tanpa konsultasi dengan DPR. “Kami mendengar alasan pemerintah mengenai perubahan sistem di Saudi Arabia yang menyebabkan pengalihan setengah kuota 20.000 ini untuk haji plus. ADVERTISEMENTBaca juga: Panas Ekstrem di Arab Saudi Sebabkan 577 Jemaah Haji MeninggalADVERTISEMENT“Pemerintah tidak berada di posisi yang aktif dalam hal penyesuaian atau sistem E-Hajj yang di luncurkan oleh Saudi Arabia. ADVERTISEMENTJual KuotaLuluk juga menyinggung adanya desas-desus yang menyebutkan bahwa kuota haji di jual dengan harga tertentu. “Jangan sampai jemaah haji yang punya niat baik malah di hegemoni oleh pemerintah.

INIKATA.co.id – Kubu pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono menyayangkan adanya desakan untuk segera menggelar Muktamar. Dihadiri para pengurus Harian DPP PPP, Majelis Partai dan para ketua DPW se-Indonesia,” ucap Imam. Rapimnas tersebut diklaim jauh lebih produktif, dengan memutuskan suara bulat untuk menggelar Muktamar pada 2025 mendatang. “Dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, Ketua DPW seluruh indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar muktamar tahun 2025,” tegas dia. Mereka meminta partai berlambang Ka’bah segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024.

Maka dari itu saat ini pemerintah tengah mengembangkan konsep blue economy dalam memajukan perekonomian kemaritiman. Menurut laman Kadin Indonesia, Blue Economy adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Apabila perusahaan tidak bisa memenuhi persyaratan keberlanjutan laut ini, maka fasilitas tax allowance tidak bisa diberikan. Selain memberikan fasilitas tax allowance bagi perusahaan yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang mendukung blue economy. Pajak yang telah dipungut dari perusahaan sektor kemaritiman atau yang berhubungan dengan sektor kemaritiman digunakan kembali untuk membiayai sektor tersebut.

REJABAR.CO.ID, BANDUNG----Enam orang terpidana pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam menunjuk Peradi sebagai kuasa hukum. Ia menyebut keenam terpidana resmi menunjuk Peradi sebagai kuasa hukum langsung dalam kasus pembunuhan Vina. "Keenam terpidana memberikan kuasa langsung, selama ini dari keluarganya, memberikan kuasa langsung dan mengajukan PK," ujar Jutek saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024). Pihaknya saat ini langsung bekerja mengumpulkan novum untuk mengajukan PK. "Hari ini kami sampaikan kuasa langsung sudah berhasil dipegang, tim hukum Peradi kami mulai bekerja mengumpulkan novum dalam rangka mengajukan PK atas peristiwa 2016," kata dia.

Pemerintah melalui Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan cukai untuk importasi barang-barang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Pemerintah melalui Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan cukai untuk importasi barang-barang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. “Rekomendasi tersebut sangat diperlukan oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa subjek, objek, dan ketentuan lainnya benar-benar memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bea masuk dan cukai,” lanjutnya. Pada tanggal 23 Mei 2024, Unhas mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI atas importasi barang-barang keperluan penelitian, berupa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan riset atau penelitian oleh universitas tersebut.

REJABAR.CO.ID, BANDUNG----Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Kamis (20/6/2024) siang. Tentunya termasuk memantau sejauh mana perkembangan penyidikan kasus Vina," ucap dia, Kamis (20/6/2024). Saat ditanya lebih lanjut terkait Iptu Rudiana ayah dari almarhum Eky, ia mengatakan tim Mabes Polri dan Itwasum sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman serta pemeriksaan. "Tim dari mabes sudah turun, dari itwasum untuk melakukan pendalaman, pemeriksaan, memastikan apa yang terjadi ketika proses penyidikan itu dilakukan.Nah itu masih dibahas di mabes," katanya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkapkan Iptu Rudiana ayah dari almarhum Rizky atau Eki kekasih almarhumah Vina telah diperiksa dan dimintai keterangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

IklanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa kebijakan subsidi listrik tahun 2025 difokuskan untuk tepat sasaran serta mengutamakan rumah tangga miskin dan rentan. "Kebijakan subsidi listrik tahun 2025, yaitu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak untuk rumah tangga, dan kepada rumah tangga yang miskin dan rentan," kata Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu. Foto: Tempo/Tony Hartawan, Canva, Antara FotoEditor: Ryan Maulana

IklanTEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) untuk menarik seluruh dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat geger publik. Di samping itu, mencuat kabar Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan penarikan dana itu dilakukan. Dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Ketika dimintai klarifikasi tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman, Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab ketika dimintai klarifikasi kabar pengalihan dana BSI terkait batalnya pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.

IklanGuru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan situasi hukum di Indonesia saat ini tidak lebih baik dibanding tahun-tahun kemarin. Ia menyebut penguasa menggunakan hukum sebagai senjata politik. “Diam-diam mereka menggunakan otoritas sebagai lembaga tinggi negara untuk mendefinisikan kekuasaan, kepentingan para elite penguasa,” kata Sulistyowati dalam diskusi publik yang digelar Nurcholis Madjid Society bertajuk Hukum sebagai Senjata Politik di Aula Graha STR, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Juni 2024. Foto: Tempo/Ricky Juliansyah, Tempo/Subekti, Tempo/M Taufan RengganisEditor: Ryan Maulana

“Namun demikian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 20 Mei 2024 terungkap Kementerian Agama menetapkan secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680. Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota haji reguler sebanyak 8.400 orang karena dialihkan untuk jemaah haji khusus,” bebernya. Pentingnya Pembentukan Pansus HajiWisnu menilai bahwa tindakan sepihak Kemenag tersebut terindikasi melanggar Undang-undang No 8 Tahun 2019. "Tiga alasan inilah yang menjadikan DPR RI perlu membentuk Pansus untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan haji di Indonesia agar lebih baik di waktu yang akan datang. Diharapkan dengan pembentukan Pansus Haji, evaluasi menyeluruh dapat dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sinergi antarinstansi menjadi kunci penting dalam upaya Bea Cukai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kinerja Bea Cukai, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan keamanan negara. “Oleh karena itu, terus memperkuat sinergi antarinstansi menjadi langkah yang sangat penting bagi Bea Cukai dalam menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya. Masih di Jawa Timur, Bea Cukai Tanjung Perak gelar focus group discussion (FGD) pemeriksaan impor bea cukai-karantina di tempat penimbunan sementara (TPS) pada Kamis (13/6/2024). Dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai Tanjung Perak menyampaikan isu yang yang perlu dibahas pada rangkaian FGD.

Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan jaksa peneliti akan memeriksa dokumen berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam selama 14 hari ke depan. Selanjutnya, terdapat tujuh hari untuk jaksa peneliti memutuskan sikap apakah berkas lengkap atau masih memerlukan perbaikan. Namun, apabila berkas lengkap maka pihaknya akan menerbitkan dokumen P21 atau lengkap. "Kalau pendapat jaksa peneliti belum lengkap akan diberitahukan kepada teman penyidik, (kalau lengkap) kita akan terbitkan P21," ujar Nur di Kantor Kejati Jabar, Kamis (20/6/2024). Kasipenkum melanjutkan kasus tersebut mendapatkan atensi dari Kepala Kejati Jabar dan Jampidum Kejagung.

INIKATA.co.id – Wali Kota Medan Bobby Nasution semakin percaya diri setelah mendapat dukungan resmi dari Partai Golkar untuk berlaga dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan, tak masalah jika harus melawan mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tak risau dengan kehadiran Ahok dan Edy pada Pilgub Sumut 2024. Baca juga: Bobby Nasution Resmi Jadi Kader GerindraKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan, pihaknya secara resmi mendukung Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Partai Golkar juga menawarkan putri Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, Sekar Krisnauli Tanjung, sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Bobby Nasution.

IklanMenteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengancam akan menutup Telegram. Kementerian Komunikasi akan menutup aplikasi perpesanan asal Rusia itu jika tetap tak mematuhi peringatan ketiga mengenai kerja sama pemberantasan judi online yang dikirimkan lembaganya dalam pekan ini. “Minggu ini (kami layangkan peringatan ketiga). Kalau enggak ada (tanggapan), (Telegram) ditutup,” kata Budi Arie seusai rapat Satuan Tugas Judi Online di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.

IklanGempuran Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah menyebabkan bencana lingkungan berskala besar serta munculnya 39 juta ton reruntuhan bangunan, menurut Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). "Peningkatan konflik sejak 7 Oktober 2023 telah berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan Gaza," demikian diungkapkan UNEP dalam laporannya yang dirilis Selasa. "Pengeboman intensif Israel telah menyebabkan kehancuran besar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam aspek infrastruktur, aset produktif, dan penyediaan layanan," menurut badan PBB itu. Foto: ReutersEditor: Ryan Maulana