REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Harun Al Rasyid lama dikenal publik sebagai “Raja OTT” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, mantan penegak hukum itu mengemban amanah baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah. Pada masa itu, Harun terlibat langsung dalam proses penyelidikan hingga membantu penyidik dan penuntut umum menuntaskan perkara korupsi haji yang menyita perhatian publik. Pengalaman itulah yang kemudian kembali terhubung ketika Badan Penyelenggara Haji (BPH) dibentuk, yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Harun menceritakan, Ketua BPH Gus Irfan Yusuf dan Wakil Ketua Dahnil Anzar Simanjuntak kala itu berupaya memperkuat lembaga dengan figur berlatar belakang penegakan hukum.
