Suaranusantara.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan haji. Sebab, menurut Cucun penyelenggaraan haji tahun ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari kuota haji khusus hingga kasus haji ilegal. “Karena ini melibatkan berbagai sektor terkait jemaah haji, baik khusus maupun reguler, ini melibatkan semua kementerian terkait. Ga bisa diselesaikan dengan panja di Komisi VIII,” ujar Cucun, Rabu (12/6/2024). Menurut Cucun, pansus haji diperlukan agar mengurai sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji, mulai dari soal kuota haji khusus hingga upaya memperpendek masa tunggu jemaah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan soal kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Ya bisa iya, bisa enggak," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol, tapi Tak Bahas Reshuffle KabinetBudi Arie juga menyebutkan, rencana reshuffle kemungkinan juga sudah dibahas saat Presiden Jokowi bertemu dengan ketua umum parpol pendukungnya baru-baru ini. Akan tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak membahas rencana reshuffle kabinet saat bertemu para ketua umum. "Ketemu (ketua umum partai politik), tapi tidak berbicara itu (reshuffle kabinet)" kata Jokowi singkat di RPTRA Taman Sawo, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

SEOUL - Pemimpin oposisi utama Korea Selatan pada Rabu didakwa atas tuduhan suap dalam dugaan skema penggunaan pembuat pakaian dalam untuk mentransfer dana ke Korea Utara dan memfasilitasi kunjungan ke Pyongyang ketika ia menjadi gubernur provinsi, laporan berita dikatakan. Ssangbangwool merupakan kelompok usaha yang bermula dari pembuat pakaian dalam dan kemudian berkembang ke usaha lain. Pemimpin Oposisi Korea Selatan Lee Ddakwa Atas Transfer Dana ke Korea Utara Baca juga :Lee membantah terlibat atau mengetahui skema tersebut, yang dimulai pada tahun 2019 dan 2020 dan bertujuan untuk mempromosikan proyek komersial dengan Korea Utara dan kunjungan Lee ke Pyongyang, yang akan meningkatkan statusnya sebagai tokoh politik yang sedang naik daun. "Saya tidak sebodoh itu," kata Lee tahun lalu, menyebut tuduhan terhadapnya sebagai "fiksi" karena pengadilan menolak surat perintah penangkapannya. Lee adalah calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2022, dan dia kalah tipis dari Yoon Suk Yeol, seorang jaksa karir.

Selain menyita akun Facebook Pegi Setiawan tersebut, penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pegi. Sugianti Iriani, kuasa hukum Pegi Setiawan, menyampaikan bahwa kliennya menjalani pemeriksaan tambahan mulai pukul 14.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB. Menurut Sugianti, akun media sosial milik Pegi Setiawan telah disita oleh penyidik dan diperiksa secara menyeluruh. Sugianti juga menjelaskan bahwa akun Facebook beserta password-nya diminta langsung oleh penyidik kepada Pegi Setiawan. Di dalam handphone tersebut terdapat akun Facebook Pegi Setiawan.

JATIMTIMES - Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi memiliki harapan banyak ketika perwakilan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang berangkat menuju Istora Senayan Jakarta untuk memperingati 1 dasawarsa Undang-Undang tentang Desa pada Kamis (13/6/2024). Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengatakan, bahwa melalui peringatan 1 dasawarsa Undang-Undang tentang Desa yang diperingati pada hari ini, diharapkan dapat menjadi momentum desa sebagai ujung tombak pusat pembangunan. Baca Juga : Urusan Modal Jadi Masalah Klasik BUMD di Jatim, DPRD Tawarkan Solusi KSOMenurutnya, peringatan 1 dasawarsa Undang-Undang tentang Desa ini juga menjadi sebuah tanda agar masyarakat desa di Kabupaten Malang dapat merasakan manfaat adanya Undang-Undang tentang Desa. Selain itu, pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 25 April 2024 lalu, membuat pemerintah desa akan semakin memiliki banyak wewenang dalam mengembangkan desanya masing-masing. Nantinya, sebanyak 81 kepala desa yang hadir di Istora Senayan Jakarta dalam rangka peringatan 1 dasawarsa Undang-Undang tentang Desa akan melakukan sosialisasi kepada para kepala desa yang tidak turut serta ke Jakarta.

Usai pertandingan, beredar narasi bahwa penampilan Anang dipersiapkan oleh Emtek Group, selaku pemegang hak siar pertandingan. Narasi yang beredarNarasi yang mengeklaim penampilan Anang usai laga timnas Indonesia melawan Filipina telah dipersiapkan Emtek Group dibagikan oleh akun Facebook ini pada Rabu (12/6/2024). Eh, ini malah diganti konser Anang dkk, akhirnya disorakin tuh sama suporter se-GBKAku yakin ini kerjaan pihak IndosiarSementara, akun Facebook ini pada Selasa (11/6/2024) membagikan narasi sebagai berikut:Emtek ngapainn siiii harus campuri sepak bola dengan konser anang familyScreenshot Konteks keliru, penampilan Anang usai laga timnas Indonesia vs Filipina bukan dipersiapkan Emtek Group Konteks keliru, penampilan Anang usai laga timnas Indonesia vs Filipina bukan dipersiapkan Emtek GroupPenelusuran Kompas.comSetelah ditelusuri, penampilan Anang seusai laga timnas Indonesia melawan Filipina bukan dipersiapkan oleh Emtek Group. Emtek Group, dalam hal ini SCTV dan Indosiar, selaku official broadcaster, hanya melakukan produksi pertandingan dan menyiarkan pertandingan. Hal itu dikatakan Masita saat menjelaskan alasan kenaikan harga tiket menjelang penampilan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia adalah pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Ini termasuk hak melaporkan tindakan pelecehan seksual, mengajukan tuntutan hukum, dan mendapatkan perlakuan adil dalam proses peradilan. Kemudian, korban pelecehan seksual memiliki hak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas ganti kerugian fisik, psikologis, maupun finansial. Secara keseluruhan, pemerintah memiliki peran hak korban pelecehan seksual, mewujudkan pendidikan masyarakat tentang menghormati batas pribadi dan menghentikan budaya pembenaran terhadap pelecehan seksual. Ini akan membangun paradigma masyarakat yang lebih berempati menangani kasus pelecehan seksual di dunia.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, peran ekonomi digital menjadi semakin vital dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Ini mencakup teknologi digital, infrastruktur digital, layanan digital, serta data digital. Dari sini, kita bisa melihat betapa signifikannya pertumbuhan ekonomi digital seiring dengan waktu. Implementasi Teknologi Digital dalam Ekonomi DigitalNamun, untuk mengimplementasikan teknologi digital dalam ekonomi digital, dibutuhkan juga kemampuan yang memadai. Kemampuan untuk memahami, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi digital akan menjadi kunci dalam meraih cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

RADARBANDUNG.id- Anies Baswedan resmi menerima pinangan PKB DKI Jakarta untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada November 2024 mendatang. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor DPW PKB DKI Jakarta di Jakarta Timur. Sebelumnya, DPW PKB DKI Jakarta resmi mendeklarasikan nama Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada November 2024 mendatang. “PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada DKI Jakarta,” ujar Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (12/6). “Saya sebagai Ketua DPW PKB DKI mendengar aspirasi dari tingkat ranting, DPC, sampai DPW, dan hasil verifikasi dari desk Pilkada DKI,” terang Hasbiallah.

AYOINDONESIA.COM -- Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Pegi Setiawan, baru-baru ini menyampaikan pesan khusus untuk netizen Indonesia yang terus mendukung dan bersimpati kepadanya. Baca Juga: LPSK Ungkap 10 Saksi dan Keluarga Korban Pembunuhan Vina Dihantui AncamanSelama pertemuan tersebut, Pegi juga menitipkan pesan terima kasih kepada pengacaranya yang telah banyak membantu. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Muchtar Effendy, juga meminta masyarakat yang bersimpati untuk mendoakan Pegi agar selalu diberikan kesehatan dan ketabahan. Kasus pembunuhan Vina dan Rizky kembali menjadi perbincangan publik setelah film berjudul "Vina: Sebelum Tujuh Hari" dirilis. Baca Juga: Pegi Setiawan Jalani Tes Psikologi, Kuasa Hukum Protes Berharap Klient Dibebaskan

AdvertisementLEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua harian Brigade Muslim Indonesia (BMI) berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar bekerja secara profesional dalam penanganan perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Zamroni (47). Untuk diketahui Zamroni dilaporkan Brigade Muslim Indonesia ke Polrestabes Makassar dalam kasus penodaan agama yang dilakukan terdakwa beberapa waktu lalu. Kekecewaan BMI atas lepasnya Zamroni dari dakwaan JPU Kejari Makassar direspon Kasi Intel Kejari Makassar Andi Alamsyah. Kasi Intel Kejari Makassar juga mengungkapkan pihaknya telah menerima surat perintah penahanan dari majelis hakim terhadap terdakwa Zamroni. Dilansir dari mediaindonesia.com Penasihat hukum terdakwa Zamroni, Jermias TU Rarsina, mengatakan sejak mengajukan eksepsi dia telah yakin hakim akan menerimanya.

Berikut tahapan lengkap pelaksanaan PPDB 2024 di Kota Tangerang Selatan jenjang SMP:1. Pra-PPDB (3-15 Juni 2024)- Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi PPDB Tangerang Selatan di prappdb.tangerangselatankota.go.id. Pelaksanaan PPDB Tahap 1 (satu)- Pendaftaran dimulai pada tanggal 24-26 Juni 2024- Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi PPDB Tangerang Selatan di ppdb.tangerangselatankota.go.id. Tahap ini untuk jalur affirmasi dan disabilitas- Hasil seleksi akan diumumkan pada 28 Juni 2024- Daftar ulang pada 29 Juni 20244. Khusus jalur Zonasi- Hasil seleksi akan diumumkan pada 5 Juli 2024- Daftar ulang pada 6 Juli 20245.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan 9 nama panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pansel Capim Dewas KPK ini akan diisi oleh 5 unsur pemerintah dan 4 unsur dari masyarakat. Selaon itu, Pansel juga akan memilih Dewas KPK yang memiliki tugas strategis untuk mengontrol pekerjaan pimpinan KPK yang wewenangnya sulit dikontrol oleh DPR maupun Presiden. Sejak dibentuk, Dewas KPK telah mengeluarkan rekomendasi paling bersejarah terhadap Pimpinan KPK yaitu pelanggaran berat terhadap kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Rekomendasi Dewas KPK ini bermuara pada pencopotan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Identitas AP (29), pria yang ancam dan peras YouTuber Ria Ricis ratusan juta rupiah, akhirnya terbongkar. Baca juga: Pria yang Ancam dan Peras Ria Ricis Ternyata Mantan Satpam di RumahnyaTerimpit ekonomi jadi pendorongSetelah tak lagi aktif bekerja di rumah Ricis, AP disebut tak memiliki pekerjaan tetap. Terlebih, ia memiliki "kartu as", yakni dokumen berupa foto dan video pribadi Ricis. Baca juga: Mantan Satpam Peras Ria Ricis Rp 300 Juta karena Sakit Hati DipecatCara pelaku dapat foto-video pribadi RicisSetelah pendalaman oleh penyidik, AP ternyata tak meretas perangkat elektronik milik korban. “(Foto dan video pribadi korban) didapatkan pelaku dari ponsel yang diberikan saat dia bertugas sebagai sekuriti atau satpam, namun masih ada data-data pribadi di sana,” ucap Ade Ary.

Hal itu terlihat dari banyaknya Ormas agama yang tegas menolak izin tambang dari Presiden Jokowi. Ormas Agama yang Tolak Izin TambangSekalipun bisa mendapat keuntungan dari pemberian zin untuk mengelola tambang itu, sejumlah ormas agama justru menolak pemberian izin tambang tersebut. Adapun daftar ormas keagamaan yang menolak adalah sebagai berikut:Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)Salah satu ormas keagamaan yang tolak izin tambang dari Jokowi adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Ormas Agama yang Terima Izin TambangDi samping penolakan atas pemberian izin tambang, ada juga beberapa ormas keagamaan yang menerima dan menyambut baik penerbitan aturan tersebut. Nahdlatul Wathan (NW)Ketua umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Maulana Syaikh TGKH.