JATIMTIMES - Polresta Malang Kota melakukan simulasi Sispamkota menjelang Pilkada 2024. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa beberapa potensi diprediksi terjadi pada Pilkada 2024. Mengutip ketua DPRD Kota Malang, Budi Hermanto mengatakan bahwa simulasi ini menandakan Kota Malang sudah siap menyambut Pilkada 2024. Pada simulasi yang digelar, Polresta Malang Kota menurunkan kurang lebih 500 personel. Mereka gabungan dari polresta, kodim, satbrimobda, Dishub, Satpol PP, hingga Dinkes.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Said Didu memberikan komentar terkait pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut Muhammadiyah membuat pusing bank. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyatakan keheranannya terhadap anggapan bahwa Muhammadiyah yang membuat pusing bank. "Yang bikin pusing kok Muhammadiyah," cetus Said Didu dalam komentarnya di aplikasi X @msaid_didu (12/6/2024). Said Didu juga mempertanyakan maksud di balik pernyataan Bahlil yang terkesan memusuhi Muhammadiyah. Dalam sebuah pernyataan, Bahlil menepis tudingan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah tidak layak mengelola tambang.

JAKARTA - Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengaku heran dengan tindakan kepolisian yang menghapus dua nama tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dari daftar pencarian orang (DPO) dengan dalih fiktif. Hotman pun mengungkapkan peran dua tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. "DPO Andi mengangkat dan membanting korban, memperkosanya dan membuang air mani di paha korban," ujar asisten Hotman, membacakan BAP di tahun 2016. Menurut Hotman, dengan penghapusan dua nama buronan tersebut, polisi hendak berfokus kepada tersangka Pegi Setiawan alias Perong yang beberapa waktu lalu sudah ditangkap. Namun, setelah Pegi ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengubah pernyataannya soal jumlah tersangka dalam kasus Vina.

IklanMenteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan empat poin dukungan utama Indonesia terhadap rakyat Palestina di Gaza, Selasa (11/6). Hal ini disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Seruan untuk bertindak: Tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza, di Amman, Yordania, Selasa (11/6). Video: ANTARA (Setyanka Harviana Putri/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

BOGOR, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program pembebasan atau pemutihan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Andri Hadian mengatakan fasilitas ini diberikan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2024. Ayo saatnya lunasi tunggakan PBB Anda," ujar Andri, dikutip Rabu (12/6/2024). Fasilitas pembebasan sanksi administrasi PBB langsung diberikan sepanjang wajib pajak melunasi tunggakan PBB pada periode berlakunya insentif. Tak hanya meringankan beban wajib pajak, program ini ditargetkan juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu pun berkesempatan untuk menerima penghargaan secara langsung untuk Pemerintah Desa Ngabab dari Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono. "Terima kasih kepada masyarakat Desa Ngabab, Kecamatan Pujon yang telah meraih penghargaan Desa Terbaik I pelaksana gotong-royong Provinsi Jatim," ujar Sanusi dalam keterangannya dikutip Rabu (12/6/2024). Pihaknya pun terus mengajak dan mendorong agar seluruh masyarakat di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon bersemangat dan bergotong-royong dalam membangun desa. Menurut Sanusi, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon akhirnya terpilih sebagai desa terbaik I pelaksana gotong-royong se-Provinsi Jatim dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat indikator yang menjadi penilaian oleh tim juri. Yakni indikator kemasyarakatan; indikator ekonomi; indikator sosial budaya dan keagamaan; ⁠indikator kesehatan dan lingkungan.

IklanWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata mengatakan telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. Mudah-mudahan,” kata Alexander di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024Bahkan, dia juga menyebut penyidik telah mengantongi indikasi keberadaan Harun Masiku. “Saya pikir sudah (ditemukan lokasi Harun Masiku) oleh penyidik,” tuturnya ketika keluar usai rapat dengan Komisi 3 DPR. Sebelumnya, Ketua Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa ponsel milik Hasto akan menjadi alat bukti atas kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Adapun tujuan penyuapan itu diduga agar Harun Masiku menjadi Anggota DPR dari Fraksi PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019.

Peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) membaca brosur di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. (Foto: TEMPO/Tony Hartawan)Aturan baru mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Koordinasi untuk menentukan besaran simpanan peserta Tapera dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komisioner BP Tapera. Tapera di Luar NegeriSingapura: Central Provident Fund (CPF)Singapura menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan sistem tabungan perumahan rakyat. Malaysia: Employees Provident Fund (EPF)Malaysia memiliki program EPF yang dirancang untuk membantu pekerja menabung untuk masa pensiun mereka, dengan porsi untuk tabungan rumah.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyarankan buronan kasus suap PAW, Harun Masiku, untuk menyerahkan diri. (Dok.MI)WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku menyerahkan diri. Baca juga : Penjelasan KPK Soal Peluang Harun Masiku Ditangkap Dalam Seminggu“Saya bilang semoga atau mudah-mudahan (tertangkap). Dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024. Baca juga : KPK Tegaskan Pengusutan Kembali Kasus Harun Masiku Bukan Kejar Tayang Masa Jabat PimpinanHasto menyebut dua barangnya itu diambil dari asistennya, Kusnadi saat pemeriksaan berlangsung.

IklanTEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Daftar Ormas Agama yang Tolak Izin Tambang dari JokowiPenolakan datang dari kalangan masyarakat atau organisasi lingkungan hidup karena dianggap dapat merusak lingkungan. Meskipun begitu, menurut dia, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan memang bertujuan baik agar dapat dilibatkan dalam proses pembangunan. “Untuk Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah sendiri belum ada rencana untuk mendaftar terkait izin pengelolaan tambang,” kata TGB dalam pesan suara kepada Tempo, Ahad, 9 Juni 2024. MELYNDA DWI PUSPITAPilihan Editor: Gereja HKBP Tolak Ambil Konsesi Izin Tambang untuk Ormas

Kementerian PPPA Fasilitasi Pemulangan 12 Pekerja Migran Kelompok RentanMedia Indonesia.com • 12 Juni 2024 11:23Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memfasilitasi pelayanan terhadap 12 Warga Negara Indonesia (WNI) Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan dari Malaysia. Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Kementerian PPPA, Atwirlany Ritonga menyatakan Tim Layanan SAPA telah melakukan penjemputan hingga pelayanan lainnya yang dibutuhkan para PMI tersebut. Lebih lanjut, Atwirlany menjelaskan bahwa 12 WNI tersebut akan ditampung sementara di rumah aman SAPA. “Penanganan kasus 12 PMI kelompok rentan ini berawal dari rujukan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan KBRI Kuala Lumpur Malaysia pada akhir Mei 2024,” tuturnya. “Kementerian PPPA berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi WNI/PMI, khususnya kelompok rentan seperti ibu dan anak.

Momen penuh haru dan cinta menyelimuti Army saat menyaksikan para member BTS berkumpul di depan pangkalan militer untuk menyambut kepulangan Jin. Suasana haru dan emosional menyelimuti saat Jin keluar dari gerbang dan bertemu dengan para member BTS. Melodi saksofon yang menyentuh hati itu seakan-akan mewakili perasaan cinta dan persahabatan yang kuat di antara para member BTS. Kedua tagar itu merujuk pada sebuah foto tujuh member BTS yang akhirnya terlihat bersama setelah hampir dua tahun "berpisah" karena aktivitas wamil. Dari tujuh member BTS, baru Jin yang menyelesaikan wamil.

Habib Luthfi, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), mengatakan kunjungannya ini urusan pribadi. Habib Luthfi, yang mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam tiba sekitar 09.40 WIB di pintu depan Istana Negara. Maaf saya saya bukan urusan politik tapi kepentingan pribadi," kata Habib Luthfi. Pada Pilpres 2024, Habib Luthfi mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi. Pada Pilpres 2024, Habib Luthfi mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi.

Pesatnya arus digitalisasi yang kian hari kian memasuki berbagai bidang, mungkin telah membawa banyak perubahan yang cukup besar dengan menawarkan banyak hal baru yang perlahan bermunculan. Salah satu permasalahan yang sering menghantui negara kita ialah angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja. Sempitnya lapangan pekerjaan yang memadai menjadi sebuah kenyataan pahit bagi ribuan lulusan baru yang hendak menginjakkan kaki ke dunia kerja. Adanya kebijakan yang dapat menyentuh langsung permasalahan pengangguran yang ada dapat menjadi salah satu pintu untuk mengurangi berbagai pantologi sosial yang dialami oleh masyarakat saat ini. Lantas, selain yang sudah disebutkan tadi, apa yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia?

IklanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkukuh penyitaan terhadap ponsel milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sesuai prosedur. "Semua proses pemeriksaan di KPK sudah sesuai dengan mekanisme prosedurnya, termasuk ketika melakukan penyitaan alat komunikasi ataupun HP, sudah disertai dengan surat perintah penyitaan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.