“Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan agar mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI),” ujar Ibrahim saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia. “MSCI itu meminta reformasi. Kalau bisa, perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi,” kata Ibrahim. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penerapan peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan salah satu penyesuaian yang akan ditetapkan, yakni peningkatan batas free float (saham yang dimiliki publik) dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen. Hasan optimistis calon perusahaan tercatat (emiten) akan menyambut baik rencana peningkatan batas free float menjadi sebesar 15 persen tersebut. “Tapi kami harapkan sih justru mereka (calon emiten) menyambut ini dengan baik juga,” ujar Hasan. Hasan menegaskan, apabila penyesuaian batas free float telah diberlakukan, maka seluruh pihak harus mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai peraturan bursa, yang mana kebijakan tersebut merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai bursa di tingkat global. Ia menjelaskan bahwa porsi free float yang besar telah menjadi standar best practice internasional, yang juga diimplementasikan oleh bursa efek di negara lain, termasuk negara maju.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan sinyal bahwa tekanan harga jangka pendek mulai mereda. Pada saat yang sama, lanjutnya, laporan BPS tersebut juga dapat membatasi penguatan rupiah karena pasar membaca ruang kebijakan suku bunga ke depan menjadi lebih longgar. Oleh karena itu, rilis ini dinilai bukan sinyal bahwa inflasi telah benar-benar hilang, melainkan lebih mencerminkan normalisasi setelah faktor musiman. Pada periode Januari–Desember 2025, surplus tercatat sebesar 41,05 miliar dolar AS, sementara pada Desember 2025 tercatat surplus 2,51 miliar dolar AS. “Jadi, rilis BPS tadi siang memang ikut membentuk sentimen, tetapi dampaknya biasanya lebih halus lewat perubahan ekspektasi arah suku bunga dan persepsi stabilitas harga, bukan sebagai pemicu utama gerak intrahari,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang rencana perluasan aktivitas bank umum di pasar modal harus berjalan beriringan dengan penguatan transparansi kepemilikan dan penegakan aturan, termasuk keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi. Dalam komunikasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rencana perluasan peran bank ditempatkan bersama agenda peningkatan porsi saham publik yang beredar hingga 15 persen, penguatan peran pemodal institusional, serta penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham. Perluasan aktivitas bank tanpa pagar pembatas yang jelas berisiko menambah konflik kepentingan, mendorong penjualan produk yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, atau memperbesar perilaku ikut-ikutan saat pasar bergejolak. Menurut Josua, perluasan aktivitas bank sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berbasis fungsi yang paling cepat memperdalam pasar, tetapi paling rendah menambah risiko sistemik. Sebagai informasi, rencana perluasan aktivitas bank umum telah diungkapkan OJK pada Desember 2025.

Hal itu agar tidak berdampak pada penyerapan kuota haji khusus pada tahun ini, seiring dengan masa transisi kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. "Kini, isunya sudah berkembang bahwa haji 2026 sudah terjadi dan akan terjadi tidak akan terserapnya kuota (haji khusus) 100 persen. Ia mengungkapkan, potensi kuota haji khusus tidak terserap tidak muncul pada tahap pelaksanaan, melainkan justru sejak fase persiapan. Kemudian, estimasi calon jamaah haji khusus yang siap berangkat dikeluarkan dalam dua versi yang berbeda. Alhasil, ada risiko besar terkait validitas data calon jamaah haji khusus.

Sentimen positif datang seiring hasil pertemuan antara sejumlah pemangku kepentingan pasar modal Indonesia dengan lembaga indeks global, MSCI, yang dinilai berjalan konstruktif. Menurutnya, pelaku pasar masih bersikap wait and see sambil menantikan kejelasan hasil pertemuan MSCI serta realisasi teknis dari delapan rencana aksi yang telah disiapkan otoritas pasar modal. Mulai dari anggapan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan pasar modal hingga persepsi adanya tekanan politis tertentu. Atau bisa juga ada persepsi, jangan-jangan ada tekanan politis tertentu yang memaksa mereka akhirnya mengundurkan diri,” jelasnya. Meski demikian, Reza menilai sentimen pasar mulai membaik setelah pertemuan dengan MSCI digelar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Transformasi ekosistem ultra mikro (UMi) menjadi salah satu agenda besar di tahun 2026 bagi PNM sebagai bagian dari Holding UMi bersama BRI dan Pegadaian. Proporsi yang semakin besar menuntut PNM untuk terus menguatkan layanan, agar misi pemberdayaan serta pemberian akses permodalan dapat lebih mudah diakses secara efektif dan tepat guna. Artinya, PNM bukan hanya memberikan nilai ekonomi tetapi juga sosial dan terus akan menjadi komitmen perusahaan ini dalam melakukan transformasi melalui re-modeling proses bisnis. Group CEO BRI, Hery Gunardi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kinerja pemberdayaan yang dilakukan PNM serta menyampaikan, “Selama 26 tahun PNM diberikan mandat oleh negara untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat Indonesia khususnya prasejahtera yang berkelanjutan.” Ujar Hery. Ia juga menambahkan bahwa PNM dapat menjadi lembaga keuangan yang memberikan dampak besar dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera dengan didukung oleh digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM dan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan).

Ilustrasi(Freepik.com)BURSA kripto global, OKX, kembali merilis laporan Proof of Reserves (PoR) ke-39 secara berturut-turut untuk mempertegas transparansi dan keamanan aset para penggunanya. Dalam laporan terbaru per Februari 2026 ini, OKX mencatatkan kepemilikan aset utama (primary assets) senilai lebih dari US$30,6 miliar. Guna menjaga privasi pengguna sembari memberikan transparansi, OKX tetap mengandalkan teknologi Zero-Knowledge Proof atau zk-STARK. “Kami membangun kepercayaan melalui cara yang paling sulit, yaitu melalui stabilitas, transparansi, dan disiplin. PoR ke-39 ini menegaskan komitmen OKX untuk menjaga cadangan 100% lebih secara konsisten setiap bulan,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I Selasa (3/2/2026) didorong kembalinya aliran dana asing ke pasar saham domestik. IHSG terpantau berbalik menguat 119,11 poin atau 1,50 persen ke level 8.041,84 pada perdagangan sesi I pukul 11.20 WIB. Normalisasi portofolio,” katanya. Terkait pemilihan pimpinan definitif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan proses sesuai ketentuan perundang-undangan melalui pembentukan panitia seleksi. Kemudian sekitar pukul 21.15 WIB, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara juga menyatakan pengunduran diri.

Di berbagai daerah, termasuk di Blitar, pertunjukan wayang kulit telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi bersih desa. Pagelaran wayang kulit pun kerap berlangsung semalam suntuk sebagai hiburan bagi masyarakat. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Blitar, turut mengambil peran aktif untuk menjaga eksistensi wayang kulit di tengah arus modernisasi. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Pemerintah Kota Blitar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 juta untuk pembinaan sekaligus pagelaran seni wayang pada tahun ini. Pelaksana Tugas Kepala Disbudpar Kota Blitar, Rike Rochmawati, menyampaikan bahwa pagelaran wayang direncanakan digelar dua kali dalam setahun.

Ilustrasi(Antara)BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026. Mayoritas bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data tersebut mencakup seluruh jenis bencana yang dipantau BNPB di berbagai wilayah Indonesia. “Terkait bencana Indonesia tahun 2026, karena BNPB memotret semua jenis bencana, jadi jumlahnya lebih besar. Baca juga : BNPB: Bencana Hidrometeorologi Dominasi 140 Kejadian di Awal 2026Ia menjelaskan, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan realisasi investasi sektor hilirisasi pada 2025 mencapai Rp 584,13 triliun atau berkontribusi 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp 1.931,2 triliun. “Kontribusi realisasi investasi 2025 yang berasal dari hilirisasi meningkat cukup signifikan, yakni 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rosan menjelaskan realisasi investasi hilirisasi hingga kini masih terkonsentrasi di sektor mineral. Rosan optimistis investasi hilirisasi nonmineral akan terus meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Rosan menyebut investasi hilirisasi saat ini masih terpusat di luar Pulau Jawa karena dominasi sektor mineral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar mengkritisi langkah CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam mendirikan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Gunhar menilai langkah tersebut kontradiktif dengan peran Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam memfasilitasi penyelesaian kendala realisasi investasi serta pengawasan berbasis risiko. “Untuk mencapai target realisasi investasi diperlukan fasilitasi kendala hambatan investasi. Perlu memastikan investasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rosan saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Sementara itu, lanjut Gunhar, Danantara justru membentuk Perminas yang diproyeksikan mengelola aset tambang hasil pencabutan izin.

Ilustrasi(Dok Istimewa)Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) secara resmi membuka pendaftaran SNBP 2026 mulai hari ini, Selasa (3/2), dengan rangkaian proses seleksi yang akan berlangsung hingga akhir Maret mendatang. Seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SNPMB guna memastikan transparansi data siswa eligible di seluruh Indonesia. Jadwal Lengkap SNBP 2026 Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Pendaftaran SNBP 3 - 18 Februari 2026 Proses Seleksi PTN 19 Februari - 20 Maret 2026 Pengumuman Hasil 31 Maret 2026Proses pendaftaran SNBP 2026 diawali dengan pengisian dan finalisasi data oleh siswa eligible. Baca juga : Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2026 di portal.snpmb.id via NPSNPuncak dari rangkaian seleksi ini adalah pengumuman hasil SNBP yang dijadwalkan pada 31 Maret 2026. Kami meminta siswa teliti mengikuti setiap tenggat waktu karena tidak ada perpanjangan jadwal," kata Panitia SNPMB di Jakarta, Selasa (3/2).

Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa kapal perang besar sedang bergerak menuju perairan Iran sebagai bentuk tekanan nyata. Meski demikian, Trump tetap membuka celah diplomasi dengan menyatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur negosiasi. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dilaporkan telah menginstruksikan dimulainya kembali negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat. Langkah strategis ini diambil untuk meredam potensi konflik bersenjata yang dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Iran untuk menggulingkan rezim melalui pemberontakan rakyat. Bagi kepemimpinan di Teheran, negosiasi ini bukan sekadar urusan teknis nuklir, melainkan upaya krusial untuk mencegah keruntuhan tatanan politik yang mereka bangun.