REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asuransi Jasindo mencatatkan laba bersih Rp133,21 miliar hingga Oktober 2025, tumbuh 246,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan kinerja ini terjadi seiring penguatan tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin. Dalam pengelolaan bisnis, Asuransi Jasindo menerapkan prudent underwriting dan memperketat pemilihan segmen usaha dengan profil risiko terukur. Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyempurnaan sistem pengendalian internal dengan penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi. Dengan fondasi tata kelola yang semakin kuat dan strategi bisnis yang lebih terukur, Asuransi Jasindo optimistis dapat mempertahankan momentum kinerja positif sekaligus memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi umum milik negara yang berdaya saing.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Foto tentara Rusia dengan menggunakan emblem bertuliskan 'Allah' di seragam tempurnya menarik jagat maya. Dalam gambar tersebut, terlihat simbol bertuliskan 'Allah' itu ditempelkan di helm tempur bagian belakang. Tak hanya satu, logo bordir bertuliskan 'Allah' juga dijahit di lengan atas sebelah kanan seragam sang tentara. Dalam konteks Rusia, palu arit merupakan simbol kekuatan Soviet. Lokasi pengambilan foto di Republik Rakyat Donetsk dengan tanggal pengambilan foto pada 28 November 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah perbaikan 89.000 hektare sawah rusak di Aceh sebagai bagian dari pemulihan sektor pertanian pascabencana. “Insyaallah sektor pertanian, mulai sawah yang rusak, kemudian ada kopi, akan kita perbaiki. Selain pemulihan lahan, Mentan mencatat bantuan pangan dan anggaran telah tiba di Aceh. Seiring perbaikan sawah, Kementerian Pertanian juga membahas pengembangan kebun kopi serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemulihan pertanian Aceh dirancang berjalan paralel antara perbaikan lahan, penguatan sarana produksi, dan pengamanan pasokan pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri furnitur. Dana itu nantinya disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Untuk saat ini, Purbaya mengabulkan, usulan tersebut dengan batas anggaran Rp 2 triliun. Kadin Indonesia mencatat peluang ekspor furnitur global bisa mencapai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.038 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah membuat keputusan terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta telah berkali-kali rapat untuk menentukan besaran UMP 2026. Dalam kesempatan itu, Pramono masih enggan membocorkan besaran UMP Jakarta 2026 yang sudah diputuskan. Ia menjelaskan, pihaknya tetap berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP Jakarta 2026. Artinya, besaran UMP yang diputuskan tidak akan bertentangan dengan regulasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan laju pertumbuhan kredit pada 2025 yang tertahan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni permintaan pembiayaan yang belum kuat serta biaya dana perbankan yang masih tinggi. Sebagai catatan, pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 tercatat 7,74 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79 persen (yoy). BI menilai kondisi ini dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan penghasilan yang belum cukup kuat, sehingga konsumsi berbasis kredit masih tertahan. Sementara dari sisi penawaran (supply side), BI mencermati masih tingginya biaya dana atau cost of loanable funds (CoLF) yang membuat penurunan suku bunga kredit berjalan terbatas. Untuk mendorong penyaluran kredit dan memperkuat transmisi kebijakan, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui dua jalur, yakni jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah seiring pelaku pasar melakukan aksi profit taking (ambil untung) menjelang libur dan cuti bersama Natal 2025. IHSG ditutup melemah 61,05 poin atau 0,71 persen ke posisi 8.584,78. “IHSG bergerak melemah menjelang liburan Natal dan cuti bersama,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus dalam kajiannya di Jakarta, Selasa. Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan. Indeks Shanghai menguat 2,61 poin atau 0,07 persen ke 3.919,97, sedangkan indeks Strait Times naik 27,06 poin atau 0,59 persen ke 4.637,35.

Lebih dari 2.000 paket abon kemasan produksi nasabah PNM dari Serang serta rendang siap saji buatan nasabah PNM Padang dikirimkan ke lebih dari 10 titik distribusi, mulai dari posko pengungsian, dapur umum, hingga rumah-rumah nasabah PNM Mekaar di Aceh Tamiang. Bantuan ini menjadi wujud nyata semangat dari nasabah untuk nasabah, sebuah solidaritas yang tumbuh dari rasa senasib dan kepedulian yang sama. Hal serupa dirasakan Ningsih, nasabah PNM dari Padang yang menjalankan usaha rendang siap saji. “Ketika mendengar ada sesama nasabah PNM yang terdampak banjir dan longsor, kami merasa terpanggil. Dalam upaya membantu pemulihan, kami melibatkan nasabah PNM Mekaar yang memiliki usaha makanan siap saji,’’ katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyoroti tantangan sinkronisasi perizinan minyak dan gas bumi (migas) di lapangan. Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE Edi Karyanto menyampaikan, persoalan itu muncul seiring makin selektifnya perizinan lintas sektor yang harus diselaraskan dalam pengembangan lapangan migas. Ia memaparkan, tantangan perizinan kian terasa seiring pergeseran pengembangan hulu migas ke wilayah frontier. Kondisi tersebut membuat pengembangan lapangan gas baru menjadi kebutuhan mendesak. Sinkronisasi perizinan dan infrastruktur menjadi kunci agar pengembangan gas bumi mampu menopang kebutuhan energi nasional di tengah masa transisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan pembayaran tunai tetap diperlukan meski bank sentral mendorong transaksi rupiah nontunai yang memudahkan masyarakat, mengingat masih adanya tantangan demografi dan geografis di Indonesia. Hal ini disampaikan bank sentral merespons isu penolakan transaksi tunai oleh toko roti yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025), menjelaskan pembayaran nontunai didorong karena cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran nontunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu. Dalam unggahannya, Roti O menyebutkan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai bertujuan memberikan kemudahan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatat kenaikan permintaan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim) selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pertamina Patra Niaga menyiagakan layanan Satuan Tugas (Satgas) Nataru 2025–2026 dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga kelancaran distribusi energi. Perusahaan memantau ketersediaan stok, armada, serta sarana pendukung, termasuk pengoperasian SPBU tambahan dan SPBU modular di jalur-jalur utama. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan perusahaan berkomitmen memastikan layanan energi tetap berjalan optimal selama periode libur panjang. Untuk mendukung kenyamanan masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan layanan tambahan berupa 34 titik Serambi MyPertamina yang tersebar di rest area, pelabuhan, dan bandara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan menambah stimulus fiskal untuk merespons pemutusan hubungan kerja (PHK). Purbaya menilai PHK lebih banyak dipicu pelemahan permintaan dan terbatasnya akses modal kerja dunia usaha, bukan karena kurangnya stimulus. Menurut dia, penambahan stimulus tidak akan efektif jika persoalan utama adalah permintaan yang belum pulih. Pemerintah, lanjut Purbaya, fokus menyelaraskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan agar akses pembiayaan bagi dunia usaha tetap terjaga. Indah juga menyoroti masih banyak pekerja terdampak PHK yang kesulitan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menambah stimulus baru untuk merespons pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut dia, PHK lebih dipicu oleh pelemahan permintaan dan terbatasnya akses modal kerja dunia usaha, bukan kurangnya stimulus fiskal. Ia menilai penambahan stimulus bukan solusi utama jika masalah mendasarnya adalah permintaan yang belum pulih. Pemerintah, lanjut dia, fokus menyelaraskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan agar akses pembiayaan tetap terjaga. “Industri tekstil ini masih kontributor utama PHK, kita sudah hampir 80 ribu orang PHK di 2025 ini,” kata Indah.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Kementerian Kebudayaan RI menempuh jalur kreatif untuk melindungi warisan dunia Subak. "Film ini bisa dimanfaatkan sebagai wahana pelestarian kebudayaan untuk generasi selanjutnya," kata Kepala BPK Wilayah XV Kuswanto di sela peluncuran film trilogi Soma di Petitenget, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/12/2025). Ia menjelaskan Subak diangkat ke dalam film, memaknai Organisasi PBB bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya (Unesco) pada 2012 menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Budaya Subak kami lestarikan melalui film," kata dia. "Film ini juga penting untuk pelestarian budaya karena bisa digunakan untuk promosi, sosialisasi kepada masyarakat, dan pendidikan ke sekolah," ujarnya.

Kebijakan Ketahanan PanganSejarah isu ketahanan pangan dimulai saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. Fokus ketahanan pangan pada masa itu, pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaaatan pangan (utilitas). 18/2012 tentang pangan disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup produktif secara berkelanjutanKemandirian dan Ketahanan Pangan di Pulau SeribuKemandirian dan ketahanan pangan berbasis pulau dibutuhkan agar masyarakat terhindar dari kekuarangan pangan atau bahkan kelaparan. Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Pulau TidungBerbagai upaya telah dilakukan pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan di pulau Tidung.