BACAPESAN – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak keras kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen yang diberlakukan mulai Januari 2025. Sekjen Gapensi, La Ode Safiul Akbar mengatakan, penolakkan ini dilakukan karena akan berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi. Lebih lanjut, La Ode menegaskan, dengan dinaikkannya PPN menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen dipastikan dapat memperlambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan. Diantaranya kenaikan harga material dan jasa konstruksi akibat PPN sehingga berpotensi anggaran proyek meningkat signifikan. La Ode berharap, pemerintah dapat menunda kenaikan PPN jadi 12 persen karena konstruksi adalah motor pemulihan ekonomi pasca pandemi.

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada. Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024. Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah sengketa pilkada meningkat dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, kemarin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama sekaligus konferensi video terkait pengamanan pilkada. Dia mengatakan, langkah pertama adalah memastikan semua logistik pilkada telah terdistribusikan dengan tuntas.

Bila melanggar komitmen tersebut, mereka bisa mendapat sanksi pidana sebagaimana aturan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan kepada awak media di kantornya pada Senin (25/11). Menurut pejabat yang akrab dipanggil BG itu, sudah diatur Putusan MK Nomor 136/PUU-XII/2024. Termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai tingkat desa,” ujar dia. “Terlebih hal itu telah dikuatkan oleh putusan MK Nomor 136/PUU/XII /2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral,” kata dia menegaskan.

Tidak mengherankan jika di antara lembaga survei dalam waktu yang sama bisa merilis hasil survei yang berbeda. Ironisnya, penebalan kasta masyarakat politik yang kian dominan tersebut justru dilegitimasi oleh proses pemilu, maupun pilkada yang sedari awal telah direkayasa seturut agenda politik parsial. Bernard Baruch, negarawan dan filantropis terkemuka asal AS (1870-1965), pernah mengatakan, “Karunia terbesar bagi sistem demokrasi kita ialah adanya kebebasan. Namun, pada analisis terakhir, kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk mendisiplinkan diri kita sendiri,” (Hikam, 2023). Mencoblos pemimpin di 27 November adalah panggilan moral (moral calling) demos (rakyat) untuk menjernihkan kembali kedauatan rakyat yang selama ini terpasung.

Tak banyak orang terpelajar di negeri ini yang 'pasang badan', membela keadilan, membela hak-hak rakyat terzalimi. 'Pasang badan' adalah sebutan sehari-hari untuk membahasakan seseorang yang siap memikul risiko apa pun demi membela keadilan atau kebenaran. Pertanyaannya, membaca semua deskripsi komersial itu, di manakah letak alasan PIK-2 dapat disebut proyek strategis nasional? Baca juga : Perlu Langkah Tepat Mengantisipasi Perubahan Kebijakan AS setelah Terpilihnya TrumpNegara ini memerlukan lebih banyak lagi orang-orang terpelajar menyuarakan keadilan. Di sebuah foto terekam, orang terpelajar yang 'pasang badan' tersebut berdiri di depan sebuah bangunan bertuliskan, 'KANTOR PEMBEBASAN TANAH PROYEK PT KUKUH MANDIRI LESTARI DIDUKUNG APDESI KAB TANGERANG'.

JAKARTA — Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin langsing rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di kantor Kemenko Polkam pada Senin (25/11). Keterangan itu disampaikan oleh Budi Gunawan usai menerima laporan dari pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran dari instansi terkait lainnya. Mereka bekerja sama dengan Desk Pilkada Serentak Kemenko Polkam. Sekaligus untuk menegaskan komitmen kita bersama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memilih 37 gubernur, 93 walikota, dan 415 bupati,” terang Budi Gunawan. Karena itu, berbagai aspek telah dipertimbangkan dan diperhitungan sebelum pelaksanaan pilkada serentak berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di kediaman di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (25/11/2024. Kedelapan tokoh tersebut di antaranya KH Mahfudz Hamid, Pengasuh Ponpes Purworejo; KH Fatkhurrohman, Ponpes Semarang; KH Wahib Mahfud, Ponpes Kebumen; KH Izzudin Abdurrahman, Pengasuh Ponpes Magelang. Ada juga KH Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI Pusat sekaligus Wakil Rois Am PBNU; KH Said Asrori, Katib Am PBNU, Pengasuh Ponpes Magelang; KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah; KH Haris Shodaqoh, Pengasuh Ponpes Semarang. Rais Syuriyah PWNU Jateng Pengasuh Ponpes Magelang, Ubaidullah Shodaqoh mengatakan kalau kunjungan tersebut adalah silaturahmi menjelang pilkada mendatang. Ia mengatakan kalau Jokowi juga menghendaki pilkada mendatang berjalan demokratis dan aman.

Cepi Novia Tristantri, Wisudawan UMM yang Mengukir Prestasi di Berbagai Bidang Author : Humas | Senin, 25 November 2024 09:10 WIB | majelis tabligh - majelis tablighCepi Novia Tristantri, wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), tengah mencuri perhatian berkat segudang prestasi yang diraihnya selama masa studi. Selama kuliah, Cepi aktif mengikuti berbagai kegiatan, seperti magang di Center of Excellence (CoE), pertukaran mahasiswa internasional, serta menerima beasiswa Djarum Plus. Dedikasinya untuk mencapai prestasi tertinggi membuahkan hasil, salah satunya menjadi lulusan terbaik fakultas, meski awalnya ia sempat meragukan kemampuannya. Cepi juga berhasil meraih prestasi lain, seperti menjadi juara dalam lomba esai nasional dan semifinalis ajang bisnis plan nasional. Melalui program ini, ia mendapat kesempatan magang di berbagai lembaga, seperti Bappedalitbang Kota Probolinggo, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, dan PT POMI Paiton (Paiton Operation and Maintenance Indonesia).

Barang bukti yang disita dan telah diserahkan adalah 380.800 batang rokok ilegal. REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bea Cukai Semarang serahkan tersangka beserta barang bukti kasus distribusi rokok ilegal kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Senin (18/11/2024). Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan tindak lanjut penindakan rokok ilegal di gerbang tol Kalikangkung pada September lalu. Kami pastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Bier Budy Kismulyanto melalui keterangan, Senin (25/11/2024). Dengan diserahkannya kasus ini ke Kejaksaan, Bea Cukai Semarang berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran kepabeanan dan cukai lainnya.

REJABAR.CO.ID, INDRAMAYU--Proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Indramayu tinggal menghitung hari. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan Polres Indramayu dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024. Apel berlangsung di Lapangan Apel Markas Komando Polres Indramayu, Senin (25/11/2024). Apel tersebut dihadiri oleh Wakapolres, para Kabag, Kapolsek, Kasat, Kasie, serta anggota pengamanan (PAM) Polres Indramayu yang akan bertugas di TPS di seluruh wilayah hukum Polres Indramayu. Kapolres melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata mengatakan, apel itu merupakan bukti kesiapan Polri dalam mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024, khususnya dalam menjaga keamanan TPS.

Indonesia mendukung sepenuhnya terhadap semua inisiatif yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina, termasuk yang ditempuh oleh ICC. Indonesia menekankan surat perintah penangkapan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Indonesia juga berpandangan langkah ini sangat krusial untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina. Simak selengkapnya dalam video berikut! Penulis Naskah: Wiyudha Betha DinaragisNarator: Wiyudha Betha DinaragisVideo Editor: Agung SetiawanProduser: Dandy Bayu BramastaMusik: Devil's Organ - Jimena Contreras#ICC #BenjaminNetanyahu #YoavGallant #JernihkanHarapan

Kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdul Kadir mengaitkan kasus yang dihadapi kliennya dengan bahaya yang menghantui para menteri. Menurut Dodi, apabila praperadilan yang diajukan ini ditolak hakim, maka hal serupa bisa terjadi pada semua orang yang menjabat sebagai menteri. Menurut Dodi, kasus ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi penyelenggara negara dalam mengeluarkan kebijakan. Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, dalam kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015-2016. Penulis naskah: Ahmad ZilkyVideo jurnalis: Ahmad ZilkyVideo editor: Ahmad ZilkyProduser: Abba Gabrillin#TomLembong #SidangPraperadilanTomLembong #Vjlab #JernihkanHarapan

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr pada Senin (25/11/2024), memecah kebisuannya dan menanggapi "ancaman pembunuhan" dari Wakil Presiden Filipina Sara Duterte-Carpio. Marcos menyatakan, masalah tersebut menjadi tidak proporsional karena penolakan Sara untuk menjawab pertanyaan yang sah tentang dugaan penyalahgunaan dana oleh kantor wakil presiden. Marcos juga mengatakan, umpatan dan ancaman secara jelas terhadap nyawa yang dilakukan oleh Sara jelas mengkhawatirkan. Pernyataan itu menandai pertama kalinya Presiden Marcos menanggapi kritik yang disampaikan Duterte ke publik. Pernyataan Sara memicu kecaman besar-besaran dan mendorong lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan bergerak untuk memastikan keselamatan Marcos.

Kenaikan PPN Jadi 12% Kian Dekat, Penolakan Makin MassifJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen semakin dekat. Kebanyakan dari mereka, mengeluhkan harga barang dan jasa yang bakal naik akibat penerapan PPN 12 persen di tengah penurunan daya beli. Menanggapi aksi penolakan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan polemik penolakan kenaikan pajak itu sudah disampaikan ke Menteri Keuangan dalam rapat kerja beberapa waktu lalu. PPN Naik 12 Persen Tahun Depan, Kemenhub: Kemungkinan Tiket Pesawat Juga NaikIa pun tak memungkiri situasi ekonomi saat ini sedang sulit karena ada penurunan daya beli dan kelas menengah. Seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengatakan belum ada keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi untuk 2025. Semula, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, upah minimum 2025 akan ditetapkan pada Kamis, 21 November 2024. Batalnya penetapan UMP 2025 ditengarai menunggu kembalinya Presiden Prabowo dari dinas di luar negeri. Buruh juga mempermasalahkan aturan Permenaker soal upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum 2025. Ini dianggap menimbulkan kesan bahwa Dewan Pengupahan Daerah tidak perlu membahas penetapan upah minimum sektoral (UMSP/UMSK).