Pengamat ekonomi pun menilai kebijakan PPN 12 persen ini dapat menimbulkan berbagai macam efek yang merugikan masyarakat dan bisa menjadi bumerang. Pemerintah memastikan tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang, sebelumnya saat ini 11 persen. Di mana pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022, dan PPN 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tak berhenti di sana, Cucun menilai tarif pajak yang tinggi juga dapat menurunkan kepatuhan pajak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah tarif PPN 12 persen yang diusulkan akan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak atau justru memengaruhi kepatuhan pajak,” pungkasnya.

JAKARTA- Polda Metro Jaya menyita 26 mobil dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Baca Juga: Peran 28 Tersangka Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Komdigi hingga Ancaman Penjara Maksimal 20 TahunSalah satu yang menjadi sorotan adalah mobil pabrikan Mercedes Benz Maybach S560. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 23 orang terkait kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). "Dengan demikian total tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 23 orang tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (20/11). D sendiri diduga menampung uang hasil pengamanan judi online dari suaminya.

INIKATA.co.id – Beredar surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berisi ajakan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Pilkada Jakarta. Surat itu beredar di tengah masa tenang Pilkada Serentak 2024. Saya yakin bahwa saudara kita, pasangan H M RIDWAN KAMIL-H SUSWONO (RIDO), adalah dua putera Indonesia yang terbaik,” bunyi petikan isi surat tersebut. Merespons itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo menyatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran beredarnya surat tersebut. Masa tenang Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan sejak Minggu (24/11) hingga Selasa (26/11).

PROKAL.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, tidak berbau politis. Penyelidikan Dimulai Sebelum Tahapan PilkadaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan bahwa Rohidin ditangkap pada Sabtu (23/11) setelah adanya laporan sehari sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan telah dimasukkan ke dalam amplop bergambar Rohidin dengan nominal Rp 50 ribu per amplop. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri, dan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca. Saat itu, Isnan Fajri selaku Sekda memanggil seluruh kepala OPD untuk menyampaikan kebutuhan dana kampanye Rohidin.

REJABAR.CO.ID, BANDUNG-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang paling banyak kejadian bencana di bulan November. Pranata Humas Ahli BPBD Jabar Hadi Rahmat mengatakan, sepanjang bulan November terjadi 163 kejadian bencana banjir, longsor dan cuaca ekstrem. "Total bencana 163 kejadian, terbanyak Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor," ucap dia, Selasa (26/11/2024). Ia menyebut wilayah yang banyak terjadi kejadian bencana yaitu Kabupaten Bogor 44 kejadian, Kabupaten Bandung 18 kejadian, Kabupaten Sukabumi 17 kejadian. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu menambahkan saat ini sebagian wilayah di Jawa Barat sudah memasuki musim hujan termasuk Bandung Raya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan ditentukan hari ini, Selasa (26/11/2024). Hakim Tumpanuli usai persidangan Senin (26/11/2024) kemarin, sudah mendengarkan kesimpulan yang diajukan oleh tim pengacara Tom selaku pemohon praperadilan. Istri Tom, Franciska Wihardja, pun berharap agar suaminya itu bisa bebas dari jeratan status tersangka. Karena itu dia berharap agar majelis hakim tunggal praperadilan, dapat menggugurkan status tersangka dan tahanan terhadap Tom. Jaksa meminta agar hakim praperadilan menolak seluruh permohonan tim pengacara Tom, dan mempertahankan status tersangka, serta penahanan tersebut

Jakarta, Gesuri.id - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengajak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersikap adil dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Permohonan tersebut disampaikan Pramono dalam kampanye akbar kedua yang bertemakan 'Hajatan Jakarta Menyala' di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/11/2024). "Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada siapa pun aparat penegak hukum, pemerintah KPUD, dan Bawaslu harus berlaku adil," ujar Pramono di atas panggung, dikutip megapolitan.kompas.com. Dalam kesempatan ini, Pramono juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petinggi Jakmania yang memberikan dukungan untuk dirinya dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Bang Diki, Bang Ferry yang memberikan dukungan luar biasa bagi saya dan Bang Doel.

KALIMANTAN UPDATE - Sosok TikToker Laura Siburian menjadi viral usai dirinya mengakui suka sesama jenis. Pasalnya, dari akun Tiktoknya tersebut, Laura mengatakan bahwa dia pernah menjalin hubungan asmara dengan Clarissa, yang merupakan seorang Wanita. “Mantan manajer aku (Clarissa Aldiana) adalah mantan pacar aku” ungkap Laura pada video klarifikasinya pada Jumat (22/11/2024). Clarissa menuding bahwa Laura tidak membayarkan haknya selama masa kerja sama dengan dia, namun Laura mengelak tudingan tersebut. Profil Laura SiburianLaura Siburian adalah seorang influencer dan content creator asal Indonesia yang aktif di platform TikTok @laurasiburian dan Instagramnya @lauralerista.

TNI AL menegrahkan KRI Teluk Ende-517 armada tempur berjenis Landing Ship Tank (LST) ini akan mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi. KRI Teluk Ende-517 merupakan kapal buatan Korea yang telah berlayar sejak 1982. KRI Teluk Ende-517 merupakan salah satu armada yang masih diandalkan oleh TNI Al. Tak hanya memiliki kapasitas besar, KRI Teluk Ende-517 juga dilengkapi dua mesin yang mampu mendorong kapal tersebut berlayar dengan kecepatan sampai 15 knots. Dilansir dari JawaPos.com, bagian sistem persenjataan kapal perang ini memiliki dua unit meriam kaliber 40 milimeter dan dua unit meriam kaliber 20 milimeter.

BACAPESAN – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak keras kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen yang diberlakukan mulai Januari 2025. Sekjen Gapensi, La Ode Safiul Akbar mengatakan, penolakkan ini dilakukan karena akan berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi. Lebih lanjut, La Ode menegaskan, dengan dinaikkannya PPN menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen dipastikan dapat memperlambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan. Diantaranya kenaikan harga material dan jasa konstruksi akibat PPN sehingga berpotensi anggaran proyek meningkat signifikan. La Ode berharap, pemerintah dapat menunda kenaikan PPN jadi 12 persen karena konstruksi adalah motor pemulihan ekonomi pasca pandemi.

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada. Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024. Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah sengketa pilkada meningkat dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, kemarin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama sekaligus konferensi video terkait pengamanan pilkada. Dia mengatakan, langkah pertama adalah memastikan semua logistik pilkada telah terdistribusikan dengan tuntas.

Bila melanggar komitmen tersebut, mereka bisa mendapat sanksi pidana sebagaimana aturan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan kepada awak media di kantornya pada Senin (25/11). Menurut pejabat yang akrab dipanggil BG itu, sudah diatur Putusan MK Nomor 136/PUU-XII/2024. Termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai tingkat desa,” ujar dia. “Terlebih hal itu telah dikuatkan oleh putusan MK Nomor 136/PUU/XII /2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral,” kata dia menegaskan.

Tidak mengherankan jika di antara lembaga survei dalam waktu yang sama bisa merilis hasil survei yang berbeda. Ironisnya, penebalan kasta masyarakat politik yang kian dominan tersebut justru dilegitimasi oleh proses pemilu, maupun pilkada yang sedari awal telah direkayasa seturut agenda politik parsial. Bernard Baruch, negarawan dan filantropis terkemuka asal AS (1870-1965), pernah mengatakan, “Karunia terbesar bagi sistem demokrasi kita ialah adanya kebebasan. Namun, pada analisis terakhir, kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk mendisiplinkan diri kita sendiri,” (Hikam, 2023). Mencoblos pemimpin di 27 November adalah panggilan moral (moral calling) demos (rakyat) untuk menjernihkan kembali kedauatan rakyat yang selama ini terpasung.

Tak banyak orang terpelajar di negeri ini yang 'pasang badan', membela keadilan, membela hak-hak rakyat terzalimi. 'Pasang badan' adalah sebutan sehari-hari untuk membahasakan seseorang yang siap memikul risiko apa pun demi membela keadilan atau kebenaran. Pertanyaannya, membaca semua deskripsi komersial itu, di manakah letak alasan PIK-2 dapat disebut proyek strategis nasional? Baca juga : Perlu Langkah Tepat Mengantisipasi Perubahan Kebijakan AS setelah Terpilihnya TrumpNegara ini memerlukan lebih banyak lagi orang-orang terpelajar menyuarakan keadilan. Di sebuah foto terekam, orang terpelajar yang 'pasang badan' tersebut berdiri di depan sebuah bangunan bertuliskan, 'KANTOR PEMBEBASAN TANAH PROYEK PT KUKUH MANDIRI LESTARI DIDUKUNG APDESI KAB TANGERANG'.

JAKARTA — Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin langsing rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di kantor Kemenko Polkam pada Senin (25/11). Keterangan itu disampaikan oleh Budi Gunawan usai menerima laporan dari pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran dari instansi terkait lainnya. Mereka bekerja sama dengan Desk Pilkada Serentak Kemenko Polkam. Sekaligus untuk menegaskan komitmen kita bersama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memilih 37 gubernur, 93 walikota, dan 415 bupati,” terang Budi Gunawan. Karena itu, berbagai aspek telah dipertimbangkan dan diperhitungan sebelum pelaksanaan pilkada serentak berlangsung.