"Ancaman kehilangan pekerjaan tersebut disebabkan adanya kebijakan pelarangan ekspor sawit dan segala produk turunannya," ujarnya.Dari berbagai informasi yang dihimpun oleh Labor Institute, kata Andy, pekerja/buruh sawit di berbagai tingkatan mulai berkurang jam kerja karena kebijakan ekspor tersebut. Sebagai contoh para pekerja transportasi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit, banyak yang mengalami pengurangan frekuensi angkut minyak sawit. "Bahkan ada yang mulai berkurang waktu kerja.Hal tersebut karena perusahaan sawit mulai melakukan pengurangan produksi," ungkap Andy.Sebagai akibatnya, kata Andy, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi jika pemerintah tidak segera menghentikan penghentian sementara ekspor sawit tersebut. Karena banyak orang akan produksi sawit beserta turunannya. Belum lagi dua juta lebih petani yang mengelola kebun sawit mandiri akan berdampak atas kebijakan tersebut.Selain itu pendapatan pemerintah atas Pungutan Ekspor Sawit mentah (PE Leavy) yang levelnya USD55-USD375 per ton, belum lagi pajak progresif ekspor USD1.500.

Source: Media Indonesia May 02, 2022 06:20 UTC