JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menunda penggusuran permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung di daerah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Alasanya karena ada warga yang memiliki sertifikat hak milik atas rumah dan lahan yang mereka tempati di sana. "Itu karena dulu ada program Prona, justifikasi atas orang miskin dikasih, itu yang konyol dulu," kata Ahok di Balai Kota, Senin (26/9/2016). "Bahasa Revolusi Perancis 'rakyat tidak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti'. Ahok menyatakan pihaknya akan menyelesaikan masalah adanya warga yang memiliki sertifikat hak milik itu melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan.

Source: Kompas September 27, 2016 02:26 UTC