Amnesty menilai alasan good governance tindakan manipulasi dari pengelolaan lembaga yang buruk. “Sangat ironis pimpinan KPK menolak membatalkan surat keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK dengan alasan good governance. Keputusan pimpinan KPK itu cermin tata kelola kelembagaan yang buruk, bad governance,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Jumat (4/6). Semua prinsip good governance justru ditabrak,” sambungnya. Menurut Usman, prinsip good governance seharusnya memastikan karyawan dinilai karena kinerja dan kompetensi, bukan kemurnian ideologisnya.

Source: Jawa Pos June 04, 2021 06:22 UTC