TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan untuk membuat aturan teknis pelaksanaan penunjukan penjabat atau Pj kepala daerah dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). "Iya, formatnya Permendagri," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Agustus 2022. Sebelumnya dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah, Ombudsman RI (ORI) meminta pemerintah menerbitkan aturan teknis pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP, bukan Permendagri. Ihwal hal tersebut, Benny mengklaim pemerintah sudah melakukan berbagai kajian dan memutuskan payung hukum aturan penjabat kepala daerah itu cukup lewat Permendagri saja. Baca juga: Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh MendagriDEWI NURITA

Source: Koran Tempo August 04, 2022 16:38 UTC