Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan perumahan berbasis komunitas yang diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu, salah satunya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan pembangunan perumahan berbasis komunitas diutamakan bagi komunitas profesi tertentu yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari Pemerintah. “Skema pembangunan perumahan berbasis komunitas merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan pengembang lokal serta perbankan,” ujar Yusuf. Menurutnya berdasarkan data yang masuk, usulan bantuan pembangunan rumah berbasis komunitas di berbagai daerah seluruh Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 10.000 rumah. Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR bersemangat untuk membangun rumah layak huni dan terjangkau melalui di 3 skema, yakni skema FLPP, BP2BT, dan perumahan berbasis komunitas,” tukasnya

Source: Jawa Pos July 23, 2019 00:33 UTC