Soni menuturkan alasan utama kelurahan ingin kembali menjadi desa karena ada rasa cemburu dalam pemberian alokasi dana pengembangan untuk desa dari pemerintah pusat. Adapun kelurahan merupakan perangkat pemerintah daerah yang anggarannya diberikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota setempat. "Kelurahan tidak dapat (dana alokasi) karena desa otonom, sementara kelurahan adalah perangkat daerah," tuturnya. "Sudah hampir Rp 500 miliar per desa, kelurahan tidak dapat," ujarnya. Pemberian dana khusus untuk kelurahan, kata Soni, agar tidak menuntut statusnya diubah menjadi desa.

Source: Koran Tempo July 27, 2016 08:45 UTC