JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menunda pemberlakukan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja karena adanya penolakan publik yang begitu masif. Baca juga: Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 HalamanAnwar meyakini UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik. Baca juga: MUI dan Muhammadiyah Terima Draf UU Cipta Kerja Terbaru, Tebalnya 1.187 HalamanAnwar menilai penundaan pemberlakuan UU Cipta Kerja menjadi pilihan bijak. Selama 1 sampai 2 tahun, diharapkan pasal-pasal dalam UU Cipta yang bermasalah dapat diperbaiki dan menguntungkan seluruh pihak baik buruh, pengusaha, juga lingkungan hidup. Baca juga: Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta KerjaSejak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober 2020, muncul penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Source: Kompas October 23, 2020 02:37 UTC