REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan pihaknya menerima banyak sekali laporan dugaan politik uang pada masa tenang Pilkada Serentak 2017. Hingga H-1 pilkada tercatat ada 600 laporan dugaan pelanggaran politik uang saat masa tenang. Dia menjelaskan, bentuk politik uang ada yang dilakukan secara terang-terangan dengan memberi uang maupun barang. Barang dan uang diberikan oleh tim sukses paslon, relawan atau perorangan yang mendukung paslon tertentu. Kalau memang kita punya fakta dan bisa buktikan, maka kami gunakan kewenangan Bawaslu provinsi untuk diskualifikasi tanpa proses pengadilan," tambahnya.

Source: Republika February 14, 2017 06:45 UTC