REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Bawaslu Sumut menyebut alat peraga kampanye (APK) yang belum diturunkan dan politik uang adalah masalah yang kerap terjadi di masa tenang Pilkada. Seluruh jajaran Bawaslu Sumut di kabupaten Tapanuli Tengah dan kota Tebing Tinggi, daerah yang menyelenggarakan Pilkada 15 Februari mendatang, pun terus melakukan pengawasan terhadap dua hal ini. Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Sumut Aulia Andri mengatakan, berdasarkan aturan yang ada, APK milik seluruh pasangan calon harus diturunkan di hari pertama masa tenang. Untuk politik uang, Aulia mengatakan, ada banyak cara yang kerap digunakan pasangan calon (paslon) maupun pendukungnya. Menurut Aulia, money politic merupakan salah satu fokus utama pihaknya saat masa tenang hingga jelang hari pemungutan suara.

Source: Republika February 12, 2017 13:52 UTC