Penegasan itu disampaikan API merespons perbincangan publik terkait pembiayaan operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. PGS Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia Arie Ahsanurrohim menyampaikan API memahami perhatian publik dan pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan pengelolaan Bandara Kertajati. Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jawa Barat lebih dari 80 persen, sementara PT Angkasa Pura II, kini PT Angkasa Pura Indonesia, memiliki sekitar 15 persen saham. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keberatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara berkelanjutan untuk membiayai operasional Bandara Kertajati. Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan beroperasi penuh seiring pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara.

Source: Republika January 07, 2026 14:42 UTC