JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian publik menyorot tajam sikap Kepolisian yang melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah karena alasan keamanan. Namun, Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pemerintahan yang anti kritik. Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus (Detasemen-86) menyebutkan, belum lama ini pemerintah dikritik tajam karena tak menetapkan bencana gempa Lombok sebagai bencana nasional. Baca juga: Fakta Penolakan #2019GantiPresiden, Ini Kisah Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Neno WarismanLagipula, kata Luhut, pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden oleh Kepolisian sudah tepat. Ia juga membantah kalau tindakan Kepolisian melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden merupakan permintaan dari pemerintah.

Source: Kompas August 27, 2018 11:37 UTC