Pasalnya, kata Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus, karena dinasti politik dan nepotisme yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan demokrasi, dan secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan dinasti Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi (MK). Advokat-advokat yang tergabung dalam TPDI dan Perekat Nusantara yang dikoordinasi Petrus Selestinus. Kedaualatan rakyat, kata Petrus, akan menjadi korban pertama manakala dinasti politik Jokowi dibiarkan berkembang dan beranak-pinak ke seluruh sentra kekuasaan, sehingga jika suprastruktur politik di pucuk pimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada di bawah kendali Presiden Jokowi, maka kedaualatan rakyat secara absolut akan bergeser menjadi kedaulatan dinasti politik Jokowi lewat demokrasi seolah-olah. Sementara tuntutannya adalah meminta agar PTUN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan. “Juga keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan,” tandasnya.

Source: Koran Tempo January 12, 2024 04:27 UTC