Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengklaim, putusan itu memperkuat lembaganya. Djan pun mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk mencabut surat keputusan (SK) pengurus PPP versi Romahurmuziy atau Romi. "Nah sekarang UU menyatakan Muktamar Jakarta adalah yang sah, tapi beliau tidak mengeluarkan (SK)," kata Djan dalam siaran pers, Selasa (3/10). Djan menuturkan, sikap Menkumham Yasona yang belum menerbitkan SK untuk Muktamar Jakarta juga telah membuat sejumlah kader PPP mempertanyakan kebijakan menteri asal PDIP itu. Contohnya, pada Pilkada lalu ada 269 Pilkada, tidak ada satu pun calon dari PPP yang minta dukungan ke PPP, karena mereka merasakan PPP itu tidak bermanfaat untuk mereka," ujar Djan.

Source: Republika October 03, 2017 19:41 UTC