REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum, politik, dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan menilai pembekuan anggaran untuk kegiatan kepramukaan merupakan tindakan yang tidak proporsional dan rasional. Padahal, Asep memaparkan, kegiatan kepramukaan itu demi kepentingan pendidikan Indonesia khususnya pendidikan karakter bangsa, yang digembor-gemborkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan revolusi mentalnya. Karena itu, bagi Asep, pembekuan anggaran kepramukaan ini tindakan membabi-buta yang tidak rasional. Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi memutuskan untuk membekukan anggaran untuk kegiatan kepramukaan. Pembekuan ini lantaran Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault dianggap pernah terlibat atau menjadi simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah menghadiri kegiatan HTI pada 2013 lalu.

Source: Republika July 25, 2017 04:30 UTC