Lucius mencontohkan Jokowi mengapresiasi kerja DPR yang menurutnya sudah menghasilkan 10 undang-undang untuk tahun 2016. Berdasarkan catatan Formappi dari total 10 undang-undang itu hanya tujuh yang merupakan RUU Prioritas, sedangkan lainnya merupakan UU Kumulatif Terbuka yaitu UU terkait APBN. Dalam pidatonya presiden juga mengapresiasi kerja pengawasan DPR dengan menyatakan DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan BPK, serta optimalisasi peran komisi dan anggota Dewan. "Saya melihat apa yang disampaikan Jokowi memang khas pidato kenegaraan yang sepertinya tak ingin merusak pidato dengan data-data yang berisi kritik terhadap kinerja kelembagaan," ucap Lucius. Sementara dalam fungsi anggaran, dalam banyak hal DPR dipandang belum mampu menerjemahkan politik anggaran untuk kepentingan rakyat.

Source: Republika August 16, 2016 05:43 UTC