REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA – Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, menegaskan tidak akan mengeluarkan izin baru untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, terutama yang berpotensi merusak struktur tanah dan lingkungan hidup di Bumi Cenderawasih. “Untuk itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Papua saat ini berfokus pada penataan ulang perkebunan sawit yang telah memiliki izin, terutama perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” ujarnya. “Hingga tahun 2025, sudah ada izin yang kami cabut karena tidak membayar kewajiban dan saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera ditindaklanjuti,” katanya. Selain itu, Mathius juga mewajibkan perusahaan sawit yang masih beroperasi untuk membangun pabrik pengolahan di Papua sehingga tidak lagi mengirim minyak sawit mentah (CPO) ke luar daerah. “Saya wajibkan perusahaan sawit yang sudah ada untuk membangun pabrik di sini agar ada nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua,” katanya.

Source: Republika January 02, 2026 02:31 UTC