TEMPO/IdkeTEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sudah merasa terbiasa dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tak lama setelah Wiranto dilantik, Kontras melakukan aksi di depan Istana Negara untuk menolak Wiranto sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Misalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menuding Wiranto memiliki catatan buruk pelanggaran HAM pada periode 1997-1999. Sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru, Wiranto menuturkan akan melanjutkan langkah menteri selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan HAM pada masa lalu. Setiap saya menjabat atau mencalonkan pun, ada letupan-letupan itu," kata Wiranto di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis, 28 Juli 2016.

Source: Koran Tempo July 28, 2016 05:34 UTC