JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia. ICW menduga, penempatan program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara kronologi, manajemen pelaksana baru dibentuk oleh Komite pada 17 Maret 2020, lalu perjanjian kerjasama antara manajemen pelaksana dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020. Oleh karena itu, ICW meminta agar Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan maladministrasi pada Program Kartu Prakerja. “Ombudsman Republik Indonesia harus mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan Program Kartu Prakerja.

Source: Jawa Pos July 02, 2020 12:45 UTC