REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menjelang perayaan Hari Buruh Nasional atau May Day pada Senin (1/5) besok, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama' (DPP K-Sarbumusi NU) menuntut agar pemerintah serius untuk mengatasi persoalan buruh. Salah satunya, mereka meminta Presiden dan DPR RI untuk segera melakukan sentralisasi peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dari pusat sampai daerah. Tanpa rasa takut perusahaan-perusahaan ini melakukan kriminalisasi terhadap pegurus dan keberadaan serikat buruh di Indonesia. Kebijakan paket ekonomi yang saat ini dijalankan merupakan pesan atas nama mempermudah investasi melakukan politik upah murah yang merugikan buruh dan anak bangsa Indonesia. Wakil Presiden K-Sarbumusi Bidang Luar Negeri, Muhammad Miftah Farid menyoroti kinerja dari pemerintah dalam menangani Tenaga Kerja Asing (TKA).

Source: Republika April 30, 2017 13:30 UTC