Di tengah kekhawatiran itulah maka mahkamah konstitusi Jerman melarang siaran langsung pidato Presiden Erdogan dan sejumlah politisi Turki lainnya. "Kami ingin mengetahui alasan sesungguhnya mengapa pemerintah Jerman dan mahkamah konstitusi penyiaran pesan Presiden Erdogan dan berharap pemerintah Jerman bisa memberi penjelasan yang memuaskan," tambah Kalin. Jerman adalah negara dengan diaspora Turki terbesar dan unjuk rasa yang direncanakan pada Minggu sore itu diyakini akan menarik puluhan ribu warga Turki yang menentang kudeta militer 15 Juli lalu. ANKARA, KOMPAS.com - Pemerintah Turki, Minggu (31/7/2016), mengecam pengadilan Jerman yang melarang Presiden Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya lewat saluran video dalam unjuk rasa di kota Koln. Selain itu, para politisi Jerman yang dipimpin Kanselir Angela Merkel juga mengecam keras pembersihan politik Erdogan menyusul gagalnya kudeta.

Source: Kompas July 31, 2016 13:41 UTC