JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, pemberian hak politik bagi TNI perlu dikaji kembali. Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul keinginan yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar TNI memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat sipil di masa depan. Charles menyebutkan, saat ini setidaknya ada 30 nota kesepahaman atau Mutual of Understanding (MoU) TNI yang dinilai bermasalah. Oleh karena itu, lanjut Charles, pada dasarnya harapan agar TNI memiliki hak politik tak salah. (Baca: Panglima Berharap Hak Politik TNI Dikembalikan, tetapi....)Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang.

Source: Kompas October 05, 2016 08:10 UTC