Sampai Pilpres, jangan sampai ada kebijakan memberatkan masyarakatREPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Kepala Kepolisian Republika Indonesia, Jendral Polisi Muhammad Tito Karnavian mengingatkan jajarannya untuk tidak membuat kebijakan atau program yang memberatkan masyarakat, terlebih menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Tahun depan seluruh provinsi serentak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) secara daring atau online. Tito mengatakan ke depannya pemerintah perlu lebih mempertimbangkan kemudahan untuk kepemilikan kendaraan publik ketimbang kendaraan pribadi. Ia mencontohkan insentif bagi kepemilikan kendaraan pribadi di Singapura dipersulit, sementara insentif kepemilikan kendaraan publik dipermudah. Biaya kepemilikan kendaraan pribadi di Singapura tiga kali lipat dari kendaraan publik.

Source: Republika November 15, 2018 08:37 UTC