TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat dinilai taksa atau ambigu dalam mengambil keputusan pembatasan transportasi di masa pandemi virus corona Covid-19. Dihimpun Tempo, berikut ini sejumlah aturan ambigu pemerintah pusat dalam memutuskan pembatasan transportasi di masa pagebluk. Masyarakat Transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hingga DPR, misalnya, berbondong-bondong meminta Kementerian mencabut peraturan tersebut lantaran dinilai ambigu. Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan meminta pelarangan operasional bus itu ditunda. Tanpa alasan yang detail, ia hanya menyebutkan bahwa kebijakan operasional bus itu sudah akan diatur dalam beleid terkait pembatasan transportasi di masa pandemi corona.

Source: Koran Tempo April 13, 2020 03:33 UTC