Salah satu sebabnya adalah tidak berfungsinya pengawas ketenagakerjaan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain itu, Kemnaker setiap tahun hanya memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara serimonial belaka, yang menghabiskan anggaran tidak sedikit. 833.44 miliar, tahun 2017 sebanyak 123.041 kasus KK dengan total klaim Rp 971,62 miliar, tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus KK dengan total klaim Rp 1,22 triliun dan di akhir September 2019 total KK sebanyak 130.923 kasus dengan klaim Rp 1.09 triliun. Informasi yang didapat Beritasatu.com, sebagian pengawas ketenagakerjaan di Kemnaker sejak lama tidak menjalankan tugas dengan benar. Karena itu, kata dia, kalau pihak Ditjen Pembinaan Penempatan Kemnaker ingin sukses dalam melakukan sidik P3MI yang nakal, mereka tidak akan berkoordinasi dengan pihak Pengawasan Kemnaker.

Source: Suara Pembaruan January 12, 2020 05:37 UTC