FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat untuk mempercepat sistem dan data keuangan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan satu data Indonesia sehingga akan tercipta laporan keuangan yang terkonsolidasi secara nasional. “Ini merupakan momentum yang baik, bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri, KPK, dan BPKP,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni dalam keterangannya, Minggu (3/7). “Diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi,” ucap Fatoni. Senada disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Source: Jawa Pos July 03, 2022 17:32 UTC