JawaPos.com – Polemik mutasi 193 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang dilakukan wakil gubernur mendapat perhatian pemerintah pusat. Seperti diketahui, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memutasi 193 pejabat di lingkungan pemprov. Yang menjadi polemik, dalam SK mutasi tersebut tidak ada tanda tangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Karena itu, yang perlu dipastikan ialah ada tidaknya pendelegasian yang diberikan gubernur Sulsel. Jika mutasi oleh wakil gubernur Sulsel dilakukan tanpa pendelegasian, yang bersangkutan dipastikan melanggar UU ASN dan UU Pemda.

Source: Jawa Pos May 02, 2019 12:33 UTC