Sejumlah Guru Besar Antikorupsi minta Ketua KPK Firli berani datang ke Komnas HAM. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Guru Besar Antikorupsi mengadakan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di kantor Komisi HAM pada Senin (14/6). Bagaimana tidak, penyelenggaraan TWK hanya mendasarkan pada regulasi internal KPK, sedangkan pada waktu yang sama Undang-Undang KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 nihil menyinggung terkait tes atau asesmen. Maka dari itu, Guru Besar Antikorupsi memberikan masukan dan dukungan bagi Komnas HAM yang sedang melakukan penyelidikan untuk dapat mengusut tuntas skandal ini. "Kami tegaskan Komnas HAM memiliki kewenangan secara hukum untuk menelusuri lebih lanjut problematika TWK dari sudut pandang pelanggaran HAM," katanya.

Source: Republika June 14, 2021 13:52 UTC