Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI ini terdiri dari Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU. TEMPO/Dian Triyuli HandokoTEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pemerintah belum perlu melibatkan Komando Operasional Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme. Komnas HAM menilai kepolisian masih mampu menangani ancaman terorisme saat ini. Baca: Jokowi: Koopssusgab Diterjunkan Jika Polri Tak Sanggup LagiWacana pengaktifan kembali Koopssusgab TNI muncul setelah serangkaian teror terjadi belakangan ini. Presiden Joko Widodo tertarik dengan wacana ini dan akan menerjunkan Koopssusgab jika kepolisian sudah tidak sanggup menangani ancaman terorisme yang ada.

Source: Koran Tempo May 20, 2018 00:44 UTC