REUTERS/KCNATEMPO.CO, Pyongyang -- Pemerintah Korea Utara menyatakan sanksi terbaru dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah tindakan perang dan merupakan blokade ekonomi penuh. Baca: Korea Utara Terkena Sanksi Baru DK PBB Besutan ASDuta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan sanksi terbaru DK PBB ini akan mengurangi secara drastis suplai energi ke Korea Utara dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan barang. Kemenlu Korea Utara menyatakan,"Kami menegaskan resolusi sanksi buatan AS dan pengikutnya ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Republik dan sebagai tindakan perang dengan melanggar perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea Utara dan kawasan. Banyak sanksi resolusi PBB yang tidak berjalan dan bangsa Korea Utara telah berhasil mencapai kemajuan bersejarah dengan menjadi negara nuklir penuh. Kesulitan semakin bertambah karena ada gerakan musuh yang anti-Democratic People's Republic Korea, yang merupakan sebutan resmi nama negara Korea Utara.

Source: Koran Tempo December 25, 2017 02:15 UTC