Jaksa Agung Muda Jose Calida sudah setuju untuk memberikan laporan polisi ke MA. REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mahkamah Agung (MA) Filipina mengeluarkan perintah untuk kepolisian merilis dokumen ribuan pembunuhan dalam perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte. Tapi, ia menolak memberikannya kepada dua kelompok hak asasi manusia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Filipina dan Pusat Hukum Internasional. Memicu kekhawatiran pemerintah negara-negara Barat, pakar hak asasi manusia PBB dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya. Setelah mengadakan pertemuan dengan dua kelompok yang mengajukan petisi pada tahun 2017 lalu Mahkamah Agung Filipina memerintahkan jaksa agung muda untuk menyerahkan dokumen kampanye anti-narkoba.

Source: Republika April 03, 2019 07:18 UTC