Mahfud menjelaskan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digunakan sebagai rujukan Romli adalah temuan negara yang perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian atau kejaksaan. "Kalau sudah ada temuan BPK, penegak hukum itu harus menindaklanjutinya," tutur dia kepada Republika, Sabtu (1/7). Mahfud juga memaparkan pengucuran dana hibah dari manapun harus melalui prosedur, sebagaimana dalam aturan yang berlaku. Setidaknya, dia menuturkan, ada pemberitahuan kepada pemerintah soal kucuran dana hibah dari pihak lain. Selain itu, menurut Mahfud, DPR juga dapat meminta pertanggungjawaban dari KPK dan ICW terkait temuan BPK.

Source: Republika July 01, 2017 18:08 UTC