Maka PDIP menginginkan nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal yakni RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) menyusul penolakan sejumlah kalangan terhadap RUU HIP. Menurut Basarah, RUU PIP tidak memuat pasal-pasal yang menafsirkan falsafah sila-sila Pancasila untuk menjadi norma hukum berupa undang-undang. Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, menolak pendapat PDIP bahwa RUU HIP semula bernama RUU PIP. Pada 24 Juni 2020, delapan hari setelah Presiden Jokowi "menolak" membahas RUU HIP, barulah kelompok PA 212 berunjuk rasa menentang RUU HIP di depan Gedung DPR. Menurut Bukhori Yusuf, usulan mengembalikan nomenklatur RUU HIP menjadi RUU PIP tidak relevan.

Source: Koran Tempo June 28, 2020 08:26 UTC