JawaPos.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) angkat suara mengenai pelaporan Mendikbud Nadiem Makarim atas dugaan pelanggaran HAM. Terdapat dua poin pengaduan, pertama adalah Nadiem yang tidak tanggap dalam menghadapi kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Kedua adalah tidak adanya tindakan dari Nadiem atas tindakan represif (menekan) pihak kampus yang dilakukan kepada mahasiswa. Evy mengatakan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19. “Mahasiswa menilai telah terjadi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, Senin (3/8) kemarin.

Source: Jawa Pos August 05, 2020 04:13 UTC