JawaPos.com – Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mempertanyakan ihwal masih adanya kesalahan redaksional dari UU Cipta Kerja tersebut. “Ini yang perlu dijelaskan ke publik, apalagi masih ada pasal rujukan yang tidak tepat, semisal pasal 6 pada pasal 5,” katanya, Rabu (4/11). ‎Selain itu, Herman juga menegaskan berubahnya jumlah halaman UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja tersebut setidaknya sudah enam kali berubah halaman.

Source: Jawa Pos November 04, 2020 04:08 UTC