REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Febrianto Adi Saputro, Rizkyan AdiyudhaPenonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan hingga kini belum mencapai titik terang. Pangeran optimis ke-75 pegawai KPK tak lolos TWK sebenarnya dibutuhkan dalam kinerja KPK. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, juga meminta pimpinan KPK dan 75 pegawai KPK berhenti bersikap saling menuruti kemauan menurut sudut pandang masing-masing. "Sebagai anggota DPR periode lalu yang menjadi anggota Panja RUU Perubahan UU KPK, saya tahu dan memahami bahwa komitmen kedua rumpun kekuasaan pembentukan UU itu ketika membahas dan menyepakati revisi UU KPK itu menjadi UU adalah tidak menggunakan UU yang dihasilkan yakni UU nomor 19 Tahun 2019 untuk memberhentikan atau mengurangi pegawai KPK," jelasnya. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko (kiri) didampingi penyedik senior KPK Novel Baswedan (kanan) bersama pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendatangi Gedung KPK Lama, Jalan Kuningan, Jakarta, Senin (17/5).

Source: Republika May 18, 2021 06:45 UTC