REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta pihak kepolisian mampu bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terlibat dalam sindikat penyebar berita ujaran kebencian. Aparat hukum pun harus melakukan penindakan maksimal agar ujaran kebencian tidak semakin merembet kepada Pilkada dan Pemilu Serentak. Karena itu, Tjahjo mengingatkan, risiko penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dalam Pilkada dan Pemilu Serentak mendatang. Tjahjo pun meminta proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian dapat dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui adanya rekayasa dalam penyebaran berita fitnah dan ujaran kebencian.

Source: Republika August 28, 2017 07:07 UTC