JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi anggota Komisi VII DPR yang secara terang-terangan meminta dilibatkan dalam penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) kepada holding tambang BUMN pada gelaran rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (30/6/2020), dinilai tidak etis. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, DPR memiliki fungsi pengawasan kinerja, bukan ikut aktif dalam kegiatan penyaluran CSR suatu perusahaan. Baca juga: Erick Thohir Ingin 30 Persen Dana CSR BUMN untuk PendidikanMenurut Mamit, permintaan anggota Komisi VII DPR yang ingin ikut menyalurkan CSR ke daerah pemilihan masing-masing, merupakan suatu bentuk kampanye terselubung. Lebih lanjut, Mamit menilai penyaluran dana CSR BUMN saat ini sudah tepat. "Mekanisme pengajuan CSR harusnya langsung kepada Kementerian BUMN agar lebih terkoordinasi lagi dan benar-benar real pemberian CSR tersebut," ucapnya.

Source: Kompas July 03, 2020 12:00 UTC