JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nur Sholikin menilai omnibus law yang digadang-gadang pemerintah dapat mempercepat proses investasi justru berpotensi mengancam HAM dan kelestarian lingkungan. Namun, PSHK mengkhawatirkan ada banyak prosedur wajib terkait kajian publik dan lingkungan yang juga ikut terpangkas prosesnya dengan adanya omnibus law. Menurut dia, hal tersebut tidak cukup hanya dikaji oleh pemerintah dan DPR, sebab omnibus law akan memunculkan dampak yang luas bagi masyarakat. Ada 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2020, termasuk empat omnibus law yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Empat omnibus law itu yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Source: Kompas January 21, 2020 04:04 UTC